JAKARTA, POTRETNEWS.com — Greenpeace Indonesia menilai, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 menjadi ”mesin” pencetak polusi udara yang mematikan. Pandangan itu disampaikan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba.
Dia mengungkapkan, sepanjang Agustus-20 September 2026, pihaknya mengidentifikasi 3.2131 titik sumber asap di Kalimantan, yang sebagian besar di lanskap gambut, dan 894 titik di Sumatra.
”Pemantauan kami juga membuktikan pergerakan asap beracun ini telah melampaui wilayah titik sumber asap, bahkan menunjukkan pergerakan lintas batas menuju Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam dan Kamboja. Jutaan warga kini dipaksa menghirup udara beracun," ucap Belgis dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).Greenpeace Indonesia adalah organisasi kampanye lingkungan independen yang merupakan bagian dari jaringan [Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA)] untuk melindungi kelestarian alam dan mendorong masa depan yang hijau.Dalam pandangan aktivis lingkungan seperti dilansir
republika.co.id, kasus karhutla gambut yang terjadi sepanjang 2026, telah bertransformasi menjadi krisis berskala nasional.
Koalisi Indonesia Tanpa Polusi menyoroti, sebaran karhutla kini tidak hanya terpusat di Pulau Sumatra dan Kalimantan, tetapi meluas secara sporadis ke Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla Indonesia sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare.Angka itu meningkat drastis hingga 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Eskalasi itu terus memburuk pada Agustus dan September, diperparah oleh kondisi El Nino.Manajer Riset Pantau Gambut, Syafiq Gumilang mengatakan, angka yang ditemukan Koalisi sangat mengkhawatirkan. Hingga pertengahan September 2026, tercatat sebanyak 139.978 hotspot tersebar di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Menurut dia, ada hubungan erat antara karhutla dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di area konsesi.”Angka ini telah mencapai 73,6 persen dari total hotspot sepanjang Agustus 2026, atau setara dengan 40 persen dari keseluruhan hotspot tahun ini. Dari total sebaran tersebut, sekitar 30 persen (atau kurang lebih 40 ribu hotspot) berada di area Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)," kata Syafiq, kemarin.
Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muh Amin menyebut, krisis tahun 2026 mencatatkan sejarah kelam dengan meluasnya eskalasi kebakaran ke wilayah timur Indonesia. Dampak itu merusak ruang hidup komunitas lokal dan masyarakat adat yang sangat bergantung pada hutan dan alam sekitar.”Karhutla 2026 membuktikan bahwa krisis ini telah mengekspansi wilayah Sulawesi. Kami melihat kejadian sporadis di berbagai provinsi di Sulawesi yang tidak tertangani dengan maksimal. Ini menunjukkan ketidaksiapan sistem pencegahan dan peringatan dini di daerah-daerah yang sebelumnya tidak dianggap sebagai zona merah karhutla," kata Amin.Pengurus Walhi Maluku Utara Risdian Kayang pun memperingatkan tentang dampak permanen terhadap biodiversitas dan penghidupan masyarakat kepulauan.”Meluasnya karhutla hingga ke Maluku dan wilayah kepulauan timur lainnya adalah alarm bahaya. Hutan di wilayah kami memiliki daya dukung lingkungan yang sangat spesifik, dan ketika terbakar, ia langsung mengancam sumber pangan lokal masyarakat," pungkasnya.***
Ilustrasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. (Foto: dok. KOMPAS.com)
