Seorang Auditornya Ikut Ditangkap KPK, BPK RI Diminta Ubah Skema Pemberian WTP kepada Daerah

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra menyoroti peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Kepulauan Meranti. Fitra menilai operasi senyap KPK itu terkesan menjadi pukulan keras bagi marwah Riau.

Manager Advokasi Fitra Riau, Taufik menyebut benah-benah yang dilakukan pemerintah belum menjadikan isu korupsi sebagai landasan pelaksana penyelenggaraan birokrasi. Bahkan terlihat komitmen antikorupsi cuma sebagai uraian di atas kertas.

”Isu korupsi hanya terpampang di tugu dan bahkan terpasang pada sertifikat saja. Lalu malah itu hanya sekadar simbol menarik simpatik pemilih dan publik ketika musim kampanye tiba," terang Taufik saat dimintai konfirmasi, Sabtu (8/4/2023).

Taufik menilai seharusnya komitmen itu tertanam dari kesadaran naluriah hati kepala daerah dan pejabat setempat. Bukan justru sebaliknya, hati dan sikap prilaku berbeda. ”Kami melihat, di gedung pemerintah dan saat-saat pembukaan acara, acap kali argumen, slogan, spanduk antikorupsi di dengungkan. Tapi fakta terbalik, argumen itu tidak sebanding dengan sikap para pejabat. Masih saja ada mental pejabat yang korup,” katanya, dilansir dari detikcom.

Buktinya, sangat miris terlihat oleh publik. Sebab masih ada juga bersikap tidak tahu malu. Para pejabat mempertontonkan kemewahan serta berani menggunakan uang pajak rakyat untuk kepentingan yang tidak berdampak kepada masyarakat secara langsung.

Maka dari itu, Fitra menilai kejadian OTT ini adalah pukulan keras. fungsi inspektorat juga dianggap tidak berfungsi dengan baik. ”Kadang kala apip (inspektorat) hanya sebagai pelengkap struktur saja, peran pengawasan kinerja bagi OPD tak terlihat dan justru takut dan tunduk pada atasan atau kepala daerah. Ini yang sangat disayangkan," katanya.

Selain itu, hasil audit temuan LHP BPK yang seharusnya clear dilakukan oleh para auditor untuk penilaian dan ber-output dalam penyelamatan uang negara juga hanya sebatas kepentingan. Sebab masih ditemui oknum BPK daerah melakukan jualan kepada kepala daerah.

”Sering auditor juga merangkap menjadi calo. Dan itu dibuktikan pada perkara OTT Bupati Meranti yang mana uang hasil jarahannya untuk keperluan WTP,” katanya.

Melihat kasus yang sering terjadi, BPK RI harus melakukan pembenahan ke internal karena tetapi masih saja ada kecolongan. Namun apakah ini persoalan integritas atau kesengajaan BPK memberikan ruang dengan memanfaatkan WTP itu.

Jika ditelaah dari hasil audit, yang sering diperiksa adalah keterlambatan dengan kondisi keuangan, keterkaitan dengan belanja pemerintah, aset, juga hampir ratusan temuan yang tercatat. Apabila ditotalkan 12 kabupaten kota di Riau, maka temuan itu juga banyak berdampak pada kerugian negara yang justru hasilnya malah opini baik.

”Ini harus menjadi koreksi bersama oleh BPK RI merevisi skema pemberian WTP kepada daerah. Karena pemberian WTP acap kali dipergunakan oleh oknum untuk memperdagangkan produk opini kepada daerah dan daerah menyambut hal itu pula," kata Taufik.

Melihat peta kondisi kerawanan di Riau, Fitra minta KPK juga harus melakukan supervisi pada Kejati dan Polda Riau dalam perkara penanganan pidana khusus ini. Supervisi itu adalah melakukan monitoring penanganan yang sedang dilakukan penyelidikan oleh masing-masing instansi.

”Harapan kami kasus Bupati Meranti, kasus Bupati Kuasing kemarin juga. Sebagai pembelajaran bagi para pejabat, ke depankan etika moral dan perilaku dan jadikan peristiwa itu sebagai rasa takut bahwa setiap yang di lakukan oleh para pejabat pasti diawasi," katanya.***

Editor:
Muhammad Amin