Jalan Usaha Tani di Desa Batubelah Kampar Rusak, padahal belum Lama Dibangun

BANGKINANG, POTRETNEWS.com — Meski belum lama dibangun Jalan Usaha Tani yang berada di Desa Batubelah, Kecamatan/Kabupaten Kampar, Riau, sudah rusak.

Pembangunan jalan yang masuk wilayah Dusun IV itu dibiayai menggunakan dana desa (DD) senilai Rp109 juta lebih.

Pada plang/papan nama kegiatan pembangunan desa tertulis, proyek Jalan Usaha Tani memiliki panjang 1.000 meter dengan lebar minimal 3 meter dan ketebalan minimal 15 sentimeter.

Kepala Desa Batubelah, Muhammad Zahril yang dikonformasi, Selasa (21/4/2020) menyebutkan, jalan tersebut rusak akibat banjir pada awal tahun 2020. ''Rusak karena bencana banjir di awal tahun kemarin. Tentu ada kerusakan sedikit akibat air banjir itu kan,'' kata Kades Muhammad Zahril, dilansir dari GoRiau.com.

Sang kepala desa berjanji akan memperbaikinya jika cuaca sudah memungkinkan. Dia mengaku persoalan itu sudah dimusyawarahkan oleh pihak pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan masyarakat setempat.

Meski sempat berjanji kepada masyarakat untuk memperbaiki bagian jalan yang rusak akibat banjir itu, namun hingga kini janji itu belum ia realisasikan akibat cuaca yang tak mengizinkan untuk melakukan penimbunan.

Bahkan demi kesempurnaan penimbunan Jalan Usaha Tani, Muhammad Zahril mengklaim volume pengerjaan jalan tersebut pun sudah ia lebihkan dari RAB yang ada.

”Kalau panjangnya sudah lebihkan 80 meter. Kubikasi pun dalam Rencana Aggaran Biaya (RAB) 650 kubik. Itu sudah 1000 kubik lebih. Soal pemeriksaan pengerjaan penimbunan jalan ini nantinya, itu tentu merupakan ranah inspektorat," ujar Kades Batubelah.

Sementara itu, warga Batubelah, Rajunel Jasra menilai, pembangunan jalan ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang melakukan aktivitas setiap hari di jalan tersebut. Untuk itu, dia meminta BPD setempat jeli menyikapi proyek penimbunan jalan ini.

Apalagi berdasarkan informasi yang diperolehnya, Kepala Desa Batubelah melakukan pengerjaan proyek penimbunan jalan tanpa adanya kesepakatan dengan BPD. ***

Editor:
A Roni