PotretNews.com Selasa 02 Juni 2020

Akhirnya Pilkada Serentak Disepakati Digelar 9 Desember 2020

Akhirnya Pilkada Serentak Disepakati Digelar 9 Desember 2020

Ahmad Dolli Kurnia.

Selasa, 14 April 2020 18:43 WIB
Roni

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menyepakati penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 digelar pada 9 Desember.

Melalui Komisi II, DPR menyetujui usulan pemerintah terkait penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat wabah Covid-19. Tahap pemungutan suara yang sedianya akan digelar pada 23 September ditunda menjadi 9 Desember.

Keputusan penundaan pilkada serentak itu disepakati dalam rapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Plt Ketua DKPP Muhammad melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

”Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 desember 2020,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia.

Kendati demikian, menurut Doli, DPR dan pemerintah tak menutup opsi jadwal pilkada lainnya, apabila perkembangan Covid-19 belum bisa dihentikan pada bulan Mei.

”Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penanganan pandemi Covid -9, sekaligus memperhatian kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan pilkada serentak tahun 2020,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, Komisi II mengusulkan agar normalisasi pelaksanaan pilkada yang dimuat dalam Perppu. Ia mengatakan, normalisasi jadwal pelaksanaan pilkada tersebut penting karena merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No:55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019.

”Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar Pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya, yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu," demikian Ahmad Doli Kurnia. ***

       
        Loading...    
           
Kategori : Pemerintahan, Politik
Loading...
www www