BENGKALIS, POTRETNEWS.com — Rapat dengar pendapat atau hearing digelar Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis dengan sejumlah instansi pemerintah daerah setempat hingga di level lurah/kepala desa bertempat di ruang tapat kantor dewan, Selasa (3/3/2020) lalu, pukul 09:00 WIB.
Pertemuan yang membahas tapal batas kelurahan dan desa yang ada di Bengkalis dihadiri Dinas PMD, Bagian Tapem Setda, Bagian Hukum Setda, camat, lurah dan kades se-kabupaten.
Ketua Komisi I, Zuhandi mengatakan hearing ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tapal batas kelurahan dan desa supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari.”Kita berharap hasil pertemuan kita kali ini dapat memuaskan kita semua agar tidak terjadi sesuatu nanti, karena kedepannya pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengajukan pemekaran desa, pemekaran kecamatan di Pulau Bengkalis, Rupat, Rupat Utara dan Siak Kecil, sementara kalau memang sekarang batas yang masih bermasalah bagaimana kedepannya pemekaran desa barunya. Jadi, mari kita bersama berbesar hati karena demi masyarakat kita juga,” terangnya.Sedangkan, lanjut Zuhandi, untuk wilayah transmigrasi jangan ada kepala desa menerbitkan surat tanah karena akan ada surat yang diterbitkan dari pihak terkait.
”Daerah ekstra khusus Pulau Rupat kami dari Komisi I memberikan pesan yang jelas buat kepala desa khusus di wilayah transmigrasi Rupat bahwa jangan ada kepala desa menerbitkan surat tanah di wilayah transmigrasi Rupat,” ucapnya.Dia menyebut, dalam waktu dekat akan terbentuk tim yustisi khusus tapal batas desa, tapal batas kecamatan dan tapal batas kabupaten yg terdiri dari Bagian Tapem, Dinas PMD, Bagian Hukum, BPN, camat, kades dan lain sebagainya. Khusus ke depannya untuk pemekaran desa dan kecamatan harus dibuatkan petanya agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah lagi.”Kami dari Komisi I sangat berharap sekali kita dengan bersama-sama seperti ini agar semua masalah tapal batas bisa terealisasi dengan baik,” harapnya.Kadis PMD Yuhelmi menjelaskan, ketika pada saat pemekaran sudah ditentukan batas-batasnya namun belum ditentukan pilarnya. Batas desa ada dua, pertama batas alam kemudian yang kedua batas buatan.”Ketika batas alam kami yakin dan percaya ini tidak akan terjadi permasalahan. Batas buatan inilah yang kadang-kadang timbul permasalahan, solusi di desa ini dulu kita clear-kan secara bertahap, mudah-mudahan permasalahan kepala desa dengan masyarakat akan diselesaikan dengan baik. Perlu adanya proses sosialisasi ke depannya, bahwa apa yang disampaikan akan dipelajari dan siap menyelesaikan dan dikaji lagi dan nanti hasilnya akan disampaikan secara tertulis,” jelas Yuhelmi.
Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi I H Arianto mengajak duduk bersama tokoh masyarakat, batas desa dan batas kecamatan akan berdampak pada perda RT/RW, segera selesaikan masalah tapal batas ini.Sekretaris Komisi I Nanang Haryanto meminta kepada camat dan PMD untuk segera meninjau ulang tapal batas yang ada di dua desa tersebut sehingga sengketa masyarakat tersebut tidak terjadi. Dia menyatakan, setelah seluruh permasalahan tapal desa ditinjau ulang, maka perda yang ada jika perlu direvisi agar tidak timbul persoalan di kemudian harinya.Anggota Komisi I Febriza Luwu mengatakan, seharusnya waktu pemekaran desa antara desa 1 ke desa 2 sudah ada pemetaan titik-titiknya. Jadi, pada saat direalisasikan sudah tidak menjadi perdebatan lagi, kita mengikuti berdasarkan perda, karena perda itu bukan sembarang dibuat, tetapi berdasarkan masalah di lapangan.”Mari kita ikuti aturan itu (perda) yang sudah diterbitkan. Karena permasalahan tapal batas yang ada di desa perlu dibicarakan sesuai dengan aturannya dengan camat sebagai mediasi penengah,” tegas Febriza Luwu.Anggota Komisi I Sanusi berpendapat, Dinas PMD sebagai fasilitator/pembina sebaiknya menginventarisasi seluruh desa yang memiliki masalah tapal batas. Jika memang terdapat kekurangan terhadap perda agar dapat merevisi Perda No. 13 tahun 2012.Kemudian Anggota Komisi I, Al Azmi menyarankan pemerintah agar tegas dalam permasalahan batas wilayah antarkecamatan dan antardesa. ”Pemerintah daerah harus tegas dan bila perlu perdanya ditinjau ulang dengan memperbaiki peta," tandasnya.Sementara, anggota dewan lain dari komisi yang sama, Sugianto mengungkapkan bahwa pihaknya dan dinas terkait akan segera turun langsung ke lapangan, ke desa-desa yang memiliki permasalahan tapal batas. ***
