Sejumlah Hal Krusial dan Jadi Sorotan dalam Pelaksanaan Pilkada Bakal Dievaluasi

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dievaluasi dan dan dikaji secara komprehensif oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk itu, institusi ini melakukan pertemuan dengan lembaga think tank.

Pertemuan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri ini, berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung A Kantor Kemendagri, Jumat (6/3/2020).

Pertemuan dipimpin oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri, Dr Drs Agus Fatoni MSi dan Staf Khusus Mendagri Dr Kastorius Sinaga. Hadir dari internal Kemendagri adalah Peneliti BPP, Sekretaris dan Kapala Pusat di BPP, Direktur FKDH dan DPRD Ditjen Otda, perwakilan dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, serta Tim Evaluasi Pilkada BPP.

Lembaga think tank dihadiri antara lain; Dr. Aditya Perdana Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), BE Satrio Peneliti Utama dan Nurul Fachiati dari Litbang Kompas, Khairunisa Agustyati Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fajar Nursahid Direktur Perhimpunan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), dan Dr. Philips Vermonte Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Fatoni menuturkan, Kementerian Dalam Negeri mengajak kepada lembaga think tank untuk melakukan evaluasi pilkada secara konperhensif dan obyektif, dengan metodologi yang valid, kuat dan akuntabel. Sehingga hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dia mengimbau lembaga yang terlibat dapat berperan di berbagai aspek namun tidak tumpang tindih.

Sementara itu, Kastorius menambahkan, Kemendagri tidak ingin mencampuri muatan evaluasi pilkada yang dilaksanakan lembaga think tank. Kemendagri memberikan dukungan dan fasilitasi, agar kajian dan evaluasi bisa maksimal.

Peneliti Utama Litbang Kompas, BE Satrio menyambut baik kerja sama tersebut. Litbang Kompas akan segera melakukan survei terhadap persepsi publik tentang pilkada. Survei dilakukan di 34 provinsi dan dimulai pada akhir Maret. Sehingga, paling lambat Bulan Mei sudah bisa diketahui hasilnya.

Pada pertemuan antara Kemendagri dan lembaga think tank tersebut, setiap lembaga menyampaikan beragam isu ihwal pilkada yang dinilai krusial untuk disoroti. ***

Berita ini telah terbit di suaramerdeka.com dengan judul ”Kemendagri Dukung Lembaga Think Tank Lakukan Evaluasi Pilkada Secara Komprehensif”

Editor:
Akham Sophian