Kemiripan Musda Golkar di Sumut dan Riau; Adu Kekuatan Kepala Daerah dan Ketua Partai

POTRETNEWS.com — Ada kemiripan dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar (PG) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Riau. Berdasarkan pantauan di dua daerah, pemilik suara musda ada yang mendukung kepala daerah sebagai bakal calon (balon) ketua untuk berhadapan dengan balon lain dari unsur internal (pengurus).

Di Sumut misalnya, Wakil Gubernur Musa Rajekshah (Ijeck) dijagokan oleh PDK Kosgoro 1957 setempat untuk maju ke pencalonan ketua. Dukungan itu terang-terangan disampaikan ketuanya, Riza Fakhrumi Tahir, yang juga pernah menduduki kursi Sekretaris Partai Golkar Sumut.

Malah, Riza mengklaim mendapat tugas khusus dari Ketua Umum PPK, Agung Laksono untuk memenangkan Ijeck.

”Kosgoro tidak ada pilihan, sebab Ijeck hadir berdasarkan kajian dan analisa kebutuhan. Golkar butuh sosok Ijeck dan akan bermartabat jika dipimpin Ijeck,” kata Riza kepada sejumlah media, Rabu (19/2/2020).

Lantas, siapa sosok yang berasal dari internal? Hingga pendaftaran ditutup Ahad (23/2/2020) pukul 16:00 WIB, satu-satunya pengurus yang datang mendaftar ke panitia adalah Yasir Ridho Lubis, Ketua Harian PG/Wakil Ketua DPRD Sumut.

Dengan kata lain, Ridho adalah calon tunggal di musda yang rencananya dibuka Senin (24/2/2020) pagi pukul 09:00 WIB di Hotel JW Marriot, Medan. Hampir dipastikan, Ridho akan melenggang mulus menduduki kursi orang nomor satu di Golkar provinsi itu karena presidium sidang akan menawarkan dan meminta persetujuan peserta musda untuk menetapkan mantan Ketua DPD KNPI Sumut tersebut secara aklamasi.

Namun, jika Ijeck mendapat diskresi dari Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, tentu situasinya akan berubah. Karena diskresi itu bisa dimaknai sebagai isyarat dukungan dari Airlangga kepada sang wakil gubernur.

Bergeser ke Riau, dua nama mulai diperbincangkan bakal memimpin Partai Golkar daerah itu setelah Ketua DPP PG Idris Laena menyampaikan pernyataannya lewat media massa.

Nama yang disebut Laena yakni Arsyadjuliandi (Andi) Rachman, mantan Gubernur Riau yang saat ini masih menjabat Ketua DPD I PG dan Anggota Komisi II DPR RI.

Satu nama lagi yang disebut Ketua DPP tadi yaitu Syamsuar, yang sekarang menjabat Gubernur Riau. Sebelum terpilih gubernur, pria ini merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Siak. Lantaran saat pemilihan gubernur (pilgub) 2018 DPP partai beringin menerbitkan rekomendasi pencalonan untuk Arsyadjuliandi Rachman, Syamsuar pun akhirnya menyatakan mundur sebagai ketua dan anggota partai itu. Dia bisa maju ke pencalonan dan berhasil memenangi pilgub karena dukungan PAN, PKS, dan Nasdem.

Pada Ahad (23/2/2020), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), salah satu ormas pendiri Partai Golkar, secara tegas menyatakan dukungannya kepada Syamsuar untuk memimpin Golkar Riau ke lima tahun ke depan. Sikap itu disampaikan Pengurus seperti Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) IV SOKSI Riau dalam konferensi pers di Pekanbaru. 

”Kita dukung Pak Syamsuar maju sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau pada musda 1-2 Maret 2020. 'Kami akan berjuang agar Pak Syamsuar bisa terpilih,” tandas Ketua SOKSI Riau Ridwan GP didampingi sejumlah pengurus.

Saat ditanya apakah dukungan itu sudah disetujui Syamsuar? Ridwan mengklaim pihaknya sudah bertemu dengan Syamsuar untuk menyampaikan dukungan tersebut.

”Sudah kita sampaikan langsung. Pak Syamsuar merasa tersanjung dan dalam waktu dekat akan membuat pernyataan terkait hal ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, SOKSI Riau yang dipimpin Ridwan GP adalah SOKSI yang ketua umum dewan pimpinan nasional (depinas)-nya saat ini Ali Wongso Halomoan Sinaga. Sebelum dijabat Ali Wongso, Ketua Umum SOKSI adalah Rusli Zainal (RZ). Pada munas 2010, Wongso merupakan Ketua Tim Sukses RZ dan setelah Rusli terpilih dia dipercaya menduduki kursi wakil ketua umum.

Saat Rusli Zainal bermasalah dengan hukum dan membuatnya berhalangan tetap memimpin organisasi ini, Ali Wongso sempat menjabat pelaksana tugas ketua umum.

Meski SOKSI sempat melahirkan kepengurusan kembar yakni versi Rusli Zainal dan Ade Komarudin (saat itu Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI kemudian terpilih menjadi Ketua DPR), namun pada 17 Maret 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memutuskan SOKSI kepemimpinan Rusli Zainal-lah yang sah. ***