Ketua PB PGRI Sebut Penyaluran Dana BOS lewat Pemda Rawan Dimanipulasi, ”Sudah Turun Ada Cashback Lagi”
![]() |
Ilustrasi. (VIVANEWS.com) |
JAKARTA, POTRETNEWS.com — Langkah pemerintah yang mengubah skema dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke masin-masing sekolah dinilai tepat. Sebab, sistem penyaluran selama ini, melalui pemerintah daerah (pemda), dinilai rentan terjadi manipulasi.
Dukungan itu disampaikan Ketua PB PGRI Masa Bakti XXI dan Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia, Didi Suprijadi, dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertema ”Skema Dana BOS, Kenapa Diubah?” di Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/2020).”Ini kita bicara pengalaman di lapangan. Menurut kami dari guru, dari kepala sekolah kalau turun ke pemda memang judulnya sih utuh, tapi kan diakal-akalin lagi. Sudah turun ada cashback lagi," kata Didi.Menurut dia, kepala sekolah dan guru dinilai lebih memerhatikan arahan dari pemerintah daerah. Karena terkait jabatan guru dan kepala sekolah itu ada di bawah pemda. Sehingga hal ini rentan dimanfaatkan oleh pemda untuk memanipulasi dana BOS.”Kepala sekolah, guru, itu miliknya pemda, pasti dia lebih patuh kepada pemda daripada ke Kemendikbud, karena dia yang mengangkat. Bisa aja kalau Dana BOS-nya sekian tapi yang akan keluar sekian. Mohon maaf nih masih (mau) terus gak jadi kepala sekolahnya. Nah kalau enggak (mau), mungkin bisa jadi kepala sekolah terus, tapi dipindah. Mungkin bukan di Tangerang Selatan, tapi Tangerang ujung," tukas Didi.Akham Sophian

























