KPK Harus Awasi Kepala Daerah yang Berperilaku KKN
![]() |
Wakil Gubernur Riau Edy Nasution melantik pejabat eselon III dan IV pemprov, Selasa (7/1/2020). (ANTARA) |
JAKARTA, POTRETNEWS.com — Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin berpendapat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengawasi dan memantau kepala daerah yang berperilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Karena menurut dia, kondisi ini berbahaya jika terus dibiarkan dan bisa merusak demokrasi di daerah serta merusak tatanan birokrasi.Dia menilai, sikap kepala daerah yang menempatkan keluarganya di jabatan-jabatan strategis ini sangat tidak elok. "Kepemimpinan yang mencerminkan tumbuh suburnya dinasti politik dan oligarki di daerah,” ujar Ujang, dilansir potretnews.com dari tempo.co terbitan Jumat (10/1/2020).Ujang Komarudin mengkritik langkah Gubernur Riau Syamsuar dan Sekretaris Daerah Provinsi Yan Prana Jaya Indra Rasyid yang belum genap satu tahun memimpin, tapi sudah melantik anggota keluarganya.Keduanya mengangkat istri, kakak, adik, bahkan menantu menjadi pejabat Riau. ”Itulah wajah kepemimpinan yang tak bertanggung jawab. Wajah bopeng perilaku KKN kepala daerah. Mereka sedang membangun, memperkuat, dan menumbuhkan KKN di daerahnya,” tukas Ujang.Akham Sophian

























