Tanahnya Diduga Ditanami Perusahaan, Warga Siak Berjuang Mencari Keadilan

SIAK, POTRETNEWS.com —Asul (50), warga Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut izin PT Duta Swakarya Indah (DSI). Alasannya, sebanyak 4 hektar lahannya tiba-tiba diklaim masuk ke dalam kawasan PT DSI sejak 2006 lalu. 

"Selama 21 tahun kami berjuang untuk mengelola lahan yang dahulu hutan itu, tiba-tiba diambil PT DSI. Ini bukan saya saja, tapi banyak kami sebagai warga kecil yang dirugikan. Saya minta ketegasan Pak Presiden untuk membekukan izin perusahaan itu," kata Asul kepada potretnews.com, di Siak, Senin (23/12/2019).

Dari 4 hektar lahan yang dimilikinya di Kampung Benteng Hulu, 2 hektar sudah mempunyai surat dari kecamatan sejak 2004 lalu dan 2 hekatar lagi belum. Di atas lahan tersebut sudah ditanaminya kelapa sawit.

"Begitu kelapa sawit saya berbuah pasir tiba-tiba dibenamkan oleh pihak PT DSI. Kemudian mereka tanam sawit mereka. Kami protes dan berjuang namun kami diancam-ancam dilaporkan ke polisi," kata dia.

Nasib serupa juga dialami Supian (38), yang juga warga Kampung Benteng Hulu. Nahasnya lagi, lahan milik Supian seluas 4 hektar merupakan lahan dari almarhum ayahnya. Supian memegang kepemilikan lahan berdasarkan SKGR yang terbit pada 1998. Lahannya tersebut berada di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun.

"Kami sudah menanam sawit. Setelah sawit kami tumbuh dan berbuah pasir kami tidak dibolehkan masuk ke sana oleh pihak PT DSI," tutur Supian.

Supian mengaku sakit hati dengan upaya PT DSI yang mengambil kebun sawitnya. Pernah terbesit tindakan nekat dihatinya, namun diurungkannya karena PT DSI tersebut terlalu kuat untuk dilawan.

"Mereka punya beking, sedangkan kita hanya masyarakat biasa, yang fokus mencari makan untuk anak istri. Lagian masyarakat juga dipecah belah, awalnya kompak begitu datang aparat semua pada ketakutan," ucap dia.

Menurut dia, hanya pemerintahan yang dapat membantunya. Sebab, segala izin yang dimiliki PT DSI itu diberikan pemerintah. Ia dan Asul mengharapkan ketegasan dari, Bupati Siak, Gubernur Riau dan presiden untuk segera mencabut izin PT DSI.

"Tidak ada manfaatnya bagi warga kehadiran PT DSI di kampung kami, malah menyengsarakan kami," tandas dia.

Upaya lain yang sudah ditempuh Supian, Asul dan kawan-kawannya adalah mengadu ke komisi II DPRD Siak. 

Ketua Komisi II DPRD Siak, Sujarwo juga sudah mengupayakan penyelesaian konflik kepemilikan lahan ini ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bahkan dia sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Siak pekan lalu.

"Kita juga sudah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas perusahaan bermasalah atau belum taat aturan," sebut Sujarwo.

Menurutnya PT DSI merupakan perusahaan perkebunan sawit yang bermasalah di Siak. Perusahaan itu disebutnya belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

"Padahal mereka sudah memanen hasil kebun sawitnya puluhan kali," kata dia.

Menurut Sujarwo, selain belum adanya HGU, tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility (CSR) terhadap masyarakat juga selama ini tak ada.

"Dalam RDP kemarin memang terungkap sejak 1998 PT DSI belum pernah memberikan CSR dengan alasan belum ada untung. Jadi menurut kami ini banyak sekali persoalannya termasuk ada lahan warga di dalam izin perusahaan itu," tukas politkus PAN tersebut.

PT DSI itu mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) sekitar 13.000 Ha lebih, izin lokasi  (Ilok) dari Bupati Siak kala itu Arwin AS seluas 8.000 hektar lebih. Namun, perusahaan yang disebut-sebut milik adik pemilik First Resource Mathias itu hanya mengelola kira-kira 2.000 hektar lebih.

"HGU mereka belum punya, hanya punya zinnya izin usaha perkebunan (IUP). Tapi perusahaan ini tetap beroperasi menjalankan bisnisnya," ujar dia.

Selain itu, Rabu (17/12) lalu, Sujarwo memimpin Komisi II DPRD Siak mendatangi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Riau. Tujuannya untuk mencari kebebaran dari konflik lahan yang terjadi sejak 21 tahun lalu antara PT DSI dan masyarakat.

"Rekomendasi KLHK kepada kami agar mendatangi BPKH Riau. Ini sedang kami telusuri dulu bagaimana persoalan ini," kata dia.

Selain itu, Sujarwo juga bakal menjadwalkan RDP kedua, pada Januari 2020 mendatang. Ia berharap, PT DSI hadir berinvestasi ke Siak tidak untuk menzalimi masyarakat namun untuk membantu masyarakat.

"Hari ini masyarakat kan masih ada yang merasa terzalimi karena lahan mereka masuk ke PT DSI," kata dia.

Sujarwo menceritakan, kunjungan ke KLHK untuk meninjau kembali perizinan PT DSI. Pihaknya meminta kepada KLHK agar meninjau kembali perizinan PT DSI karena sering terjadi konflik dengan masyarakat.

Tidak hanya itu, Sujarwo juga menyarankan kepada KLHK agar izin PT DSI dicabut saja.  Di Kampung Tengah, Kecamatan Mempura ada sekitar 100 hekatr lahan yang dipersengketakan antara warga dan PT DSI.

"Kita minta juga kepada semua pihak terkait agar jangan pernah memberikan izin dulu kalau dengan masyarakat belum tuntas perhitungannya," kata dia.

Sementara Direktur PT DSI, Misno dalam RDP Senin (15/12/2019) kemarin mengatakan pihaknya boleh mengambil hasil sebelum ada HGU karena perusahaan yang dipimpinnya itu berinvestasi di Siak. 

"Memang HGU kita belum ada, tapi kita proses menuju ke sana, kendalanya saat ini memang ada lahan kami yang belum ditanami," pungkasnya.

Misno juga tidak menampik perusahaannya belum pernah menyalurkan CSR. Meski begitu dia mengaku akan mulai berbenah pada 2020 mendatang. Alasannya sudah tidak rahasia umum kalau perusahaan ini nilainya minus terus. ***