Listrik Kantor Bupati Diputus karena Menunggak 1 Bulan Sebesar Rp81 Juta

Ilustrasi. (PENANEGERI.com)

Senin, 23 Desember 2019 10:18 WIB

POTRETNEWS.com — Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan pemutusan listrik di satu kantor bupati. Langkah tersebut dilakukan karena tunggakan pembayaran.

Menurut Kepala PLN Kwandang, Gorontalo Utara, Edmond Sahadagi, bahwa pemutusan aliran listrik di kantor bupati setempat murni prosedur yang dilakukan akibat tunggakan yang belum dibayarkan.

Walhasil, listrik Kantor Bupati Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, harus diputus pada Sabtu, 22 Desember 2019.

”Total tagihan mencapai Rp81 juta, sudah tertunggak selama 1 bulan menyebabkan aliran listrik diputus sementara hingga dilakukan pelunasan," katanya saat dihubungi, Senin (23/12/2019).

Dia menyatakan bahwa pemutusan sementara itu sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) mengingat sebelumnya pihak PLN Kwandang telah melakukan koordinasi dengan pejabat berwenang yang menangani pembayaran tagihan listrik di kantor bupati. Ditegaskannya lagi bahwa pihaknya hanya menjalankan kinerja sesuai SOP.

”Tidak ada insiden apa-apa yang melatarbelakangi pemutusan aliran listrik tersebut, ini murni akibat tunggakan selama satu bulan,” katanya.

Edmond pun menjelaskan bahwa PLN untuk sementara sedang melakukan penertiban kepada para pelanggan yang menunggak pembayaran di mana hal itu sama halnya dengan aliran listrik di kantor bupati yang menggunakan meteran, bukan prabayar (token).

”Penertiban tersebut dilakukan hingga akhir tahun dalam rangka optimalisasi kinerja,” pungkasnya. ***

Berita ini telah terbit di pikiran-rakyat.com dengan judul "Listrik Kantor Bupati Diputus karena Menunggak, PLN Beberkan Jumlah Tagihan"

Editor:
Akham Sophian