Mau Revisi UU Sisdiknas, Profesor Sumaryoto Usul DPR Libatkan Praktisi Pendidikan agar Nasibnya Tak seperti Kurikulum 2013

JAKARTA, POTRETNEWS.com – Rencana Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menuai kritik dari praktisi pendidikan.

Alasan DPR bahwa UU tersebut sudah terlalu lama berlaku, dinilai tidak tepat dan keliru. Seharusnya yang dijadikan pertimbangan revisi adalah konten (isi produk) undang-undangnya.

”Kalau alasan terlalu lama saya kira kurang tepat ya. Keliru itu. Malah lebih lama undang-undang berlaku, lebih bagus. UUD 1945 itu kan dibuat simpel dan fleksibel. Jadi, tahan dengan perubahan-perubahan. Undang-undang mestinya harus begitu. Selama mungkin kalau bisa,” kata Rektor Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI Jakarta, Sumaryoto dalam bincang-bincang dengan potretnews.com di ruang kerjanya, Sabtu (16/11/2019) siang.

Kritik dari pria bergelar profesor dan doktor ini disampaikannya menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian yang mengatakan, tiga undang-undang masing-masing; UU Sisdiknas, Undang-Undang No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, perlu direvisi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

”Bayangkan saja, UU Sisdiknas itu disahkan di tahun 2003 sudah hampir dua dekade. Sementara situasi dan kebutuhan di lapangan sudah jauh berkembang,” tandas Hetifah dalam Rapat Komisi X DPR terkait usulan Prolegnas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019), seperti dilansir sindonews.com.

Menurut Sumaryoto, idealnya usulan revisi UU datang dari pihak eksekutor, dalam hal ini tenaga pendidik selaku pihak yang menjalankan praktik di lapangan. Bukan dari legislatif.

”Saya khawatir kalau semuanya datang dari legislator, itu nanti dilaksanakan kurang sreg. Bisa timbul friksi, bisa timbul masalah-masalah baru. Makanya, dalam proses (pembahasan) harus melibatkan eksekutor,” tukasnya.

Sumaryoto memberikan contoh usulan yang berasal dari legislator. Misalnya Kurikulum 2013 (K-13) yang dalam istilah dia ”gantung-gantung”. Maksudnya, kurikulum ini dihentikan setelah sempat sebentar diterapkan. Lalu, kasus guru dan dosen. Jadi, menurutnya, yang lebih tepat (mengajukan usulan revisi) adalah kementerian terkait.

Ketika ditanya tentang perlu tidaknya perubahan terhadap ketiga UU tadi, Sumaryoto berpendapat, bahwa untuk melakukan revisi sebaiknya dianalisa atau diteliti dahulu.

”Kementerian kan punya badan penelitian dan pengembangan. Ada yang namanya staf ahli. Ada dirjen. Nah, itu digerakkan dulu. Itu yang dinamakan problem mapping (pemetaan masalah), baru dikaji dan dibuat suatu solusi. Itu baru nanti menghasilkan perubahan yang sedapat mungkin, seminimal mungkin tidak menimbulkan masalah di lapangan,” ujarnya seraya menambahkan bahwa pilar pendidikan adalah guru dan dosen. ***