PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi, melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trimulyono Hendardi dan Rio Frandy, meminta Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Johar Firdaus.
Johar merupakan terpidana kasus suap pengesahaan APBD-P Riau 2014 dan APBD murni 2015.
Permintaan itu disampaikan keduanya dalam tanggapannya terhadap kontra memori PK di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (1/10/2019) kemarin. Majelis hakim pada sidang itu diketuai oleh Asep Koswara.Untuk diketahui, Ketua DPRD Riau 2009-2014 Johar Firdaus mengajukan PK ke MA karena menilai hukuman 6 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya terlalu berat.Johar diadili bersama Ketua DPRD Riau Periode 2014-2019, Suparman dalam kasus suap sebesar Rp155 juta dan janji pinjam pakai mobil dinas untuk pengesahan APBD-P 2014 dan APBD Riau 2015.
Di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Johar divonis 6 tahun penjara. Sementara Suparman divonis bebas oleh majelis hakim yang dipimpin Rinaldi Triandiko.Di tingkat banding, Johar divonis 4,5 tahun penjara. Kemudian di tingkat kasasi MA, Johar divonis 6 tahun penjara. Sementara terdakwa lainnya Ahmad Kirjauhari divonis 4 tahun penjara.JPU menyebutkan, permohonan PK yang diajukan Johar, bukan berdasarkan adanya novum (keadaan baru).Sementara dalam pasal 263 ayat (2) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jelas diatur bahwa PK dapat diajukan jika ada keadaan baru.Dua novum yang diajukan Johar dalam PK adalah putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru terhadap terdakwa Kirjauhari nomor 67/PId.Sus-TPK/2015/PN/Pbr tanggal 17 Desember 2015 dan surat pernyataan tertulis terdakwa H Annas Maamun di hadapan notaris Dadang Hermawan SH MKN di Cimahi tentang tidak pernah memberikan/menjanjikan hadiah berupa uang/barang kepada Johar.
JPU menyatakan dua hal itu bukan termasuk novum, karena Kirjauhari sudah terlebih dahulu diputus pada 24 Desember 2015 oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru.”Itu jauh sebelum diajukan PK, jadi tidak ada sifat dan kualitas sebagai keadaan baru,” sebutnya.Sementara novum adanya pernyataan tertulis Anas Maamun, dinilai JPU merupakan pernyataan sepihak. "Ketika itu kapasitas Annas sebagai tersangka dan sama sekali belum pernah diuji kebenarannya di depan persidangan," tegas JPU Tri.Kemudian, terkait alasan PK Johar yang menyebutkan adanya perbedaan atau disparitas lamanya hukuman penjara dengan terdakwa Kirjauhari, jaksa menilai hal itu merupakan kewenangan majelis hakim.Setiap keputusan, hakim tentu telah mempertimbangkannya secara utuh dan menyeluruh. "Berdasarkan uraian tersebut, kami menolak seluruh alasan-alasan permohonan PK yang diajukan terpidana Johar Fitrdaus. Menguatkan putusan Kasasi Mahkamah Agung," ungkap Tri. ***
Berita ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul "KPK Minta Mahmakah Agung Tolak Permohonan PK Johar"Editor:Akham Sophian 
