Ketua Baru DPRD Riau Minta Pejabat Pusat Jangan Perkeruh Suasana soal Asap Karhutla
 |
Suasana Jalan Gajah Mada Pekanbaru sebelum kemarin diguyur hujan. |
Selasa, 24 September 2019 08:18 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Calon Ketua DPRD Riau yang sudah resmi diumumkan untuk periode 2019-2024, Indra Gunawan Eet, berharap pejabat publik di Jakarta tidak memperkeruh suasana di daerah terdampak karhutla. Menurut Eet saat ini Riau membutuhkan perhatian lebih soal penanggulangan karhutla ketimbang statement yang kurang etis. "Sekarang ini anak sekolah sudah diliburkan cukup lama dibandingkan tahun - tahun sebelumnya akibat karhutla. Jadi mari bersama - sama mengatasi persoalan ini. Bukanya melontarkan kata-kata yang terkesan seperti penjilat," jelasnya, Senin (23/9/2019).
Kata Eet, setiap pihak dapat mengambil peran konstruktif dalam merespon karhutla. Dia mencontohkan apa yang akan dilakukan lembaga legislatif dalam waktu dekat, memperjuangkan anggaran karhutla di susunan anggaran murni Provinsi Riau. Alokasi anggaran diperlukan untuk mengantisipasi terjadi kebakaran hutan dan lahan di Riau.
"Kalau kita (DPRD) sudah membicarakan di tingkat fraksi untuk memprioritaskan alokasi anggaran tersebut, disamping tentunya anggaran pendidikan dan kesehatan," tekannya.
Politisi Partai Golkar itu pun mencontohkan sikap positif Pemerintah Provinsi Riau, yang menerapkan status darurat pencemaran udara pada Senin (23/9). Dia mengatakan meski penetapan tersebut agak terlambat, namun penetapan status itu sudah cukup untuk memberi penegasan betapa bahanya dampak karhutla di Riau.
Seperti ramai diberitakan sejumlah pernyataan kontroversial muncul dari sejumlah pejabat Indonesia Menkopulhukam Jenderal Purnawirawan Wiranto, misalnya, dia mengatakan karhutla yang terjadi di Riau tak separah yang diberitakan. Hal senada juga diucapkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal. Perwira tinggi kepolisian itu menyebut kabut asap yang terjadi di Riau tidak sesukar yang diberitakan. Iqbal bahkan menyebut langit di Provinsi Riau sudah mulai membiru, pertanda situasi udara sudah membaik.
Padahal dampak karhutla di Riau sejak beberapa hari terakhir sudah mengkhawatirkan. Selain kualitas udara yang sudah membahayakan aktivitas kesehatan warga. Sejumlah aktivitas penebangan di bandara Sultan Syarif Kasim II pun lumpuh. Sementara itu menurut Dinas Kesehatan setempat, jumlah penderita inspeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak tanggal 1 hingga 22 September 2019 sebanyak 34.083 kasus. ***Berita ini telah tayang di gatra.com dengan judul "Pejabat Pusat Jangan Jadi Penjilat Komentar Karhutla Riau"Editor:
Akham Sophian
Kata Eet, setiap pihak dapat mengambil peran konstruktif dalam merespon karhutla. Dia mencontohkan apa yang akan dilakukan lembaga legislatif dalam waktu dekat, memperjuangkan anggaran karhutla di susunan anggaran murni Provinsi Riau. Alokasi anggaran diperlukan untuk mengantisipasi terjadi kebakaran hutan dan lahan di Riau.
"Kalau kita (DPRD) sudah membicarakan di tingkat fraksi untuk memprioritaskan alokasi anggaran tersebut, disamping tentunya anggaran pendidikan dan kesehatan," tekannya.
Politisi Partai Golkar itu pun mencontohkan sikap positif Pemerintah Provinsi Riau, yang menerapkan status darurat pencemaran udara pada Senin (23/9). Dia mengatakan meski penetapan tersebut agak terlambat, namun penetapan status itu sudah cukup untuk memberi penegasan betapa bahanya dampak karhutla di Riau.
Seperti ramai diberitakan sejumlah pernyataan kontroversial muncul dari sejumlah pejabat Indonesia Menkopulhukam Jenderal Purnawirawan Wiranto, misalnya, dia mengatakan karhutla yang terjadi di Riau tak separah yang diberitakan. Hal senada juga diucapkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal. Perwira tinggi kepolisian itu menyebut kabut asap yang terjadi di Riau tidak sesukar yang diberitakan. Iqbal bahkan menyebut langit di Provinsi Riau sudah mulai membiru, pertanda situasi udara sudah membaik.
Padahal dampak karhutla di Riau sejak beberapa hari terakhir sudah mengkhawatirkan. Selain kualitas udara yang sudah membahayakan aktivitas kesehatan warga. Sejumlah aktivitas penebangan di bandara Sultan Syarif Kasim II pun lumpuh. Sementara itu menurut Dinas Kesehatan setempat, jumlah penderita inspeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak tanggal 1 hingga 22 September 2019 sebanyak 34.083 kasus. ***Berita ini telah tayang di gatra.com dengan judul "Pejabat Pusat Jangan Jadi Penjilat Komentar Karhutla Riau"Editor:
Akham Sophian
