Ini Daftar 10 Daerah dengan Penyerapan Anggaran Paling Rendah di Indonesia

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Lambatnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah kembali terulang selama semester pertama 2019. Sejumlah pemerintah daerah bahkan tak hanya kali ini saja lambat menyerap anggaran. Padahal, penyerapan anggaran penting untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (2/9/2019), selama semester I-2019 atau sejak Januari hingga Juni 2019, sepuluh pemerintah kabupaten/kota tidak sampai 20 persen menyerap anggarannya. Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang terendah, yaitu hanya sekitar 5 persen.

Sementara itu, 9 kabupaten/kota lain penyerapannya di bawah 20 persen, yaitu Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (19 persen); Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT (19 persen); Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT (19 persen); dan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (19 persen).

Selain itu, Kabupaten Nagekeo, NTT (18 persen); Kabupaten Manggarai, NTT (16 persen); Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (16 persen); Kabupaten Sabu Raijua, NTT (15 persen); dan Kabupaten Kupang, NTT (14 persen).

Di sejumlah kabupaten, serapan anggaran yang lambat terjadi pula pada tahun-tahun sebelumnya. Sabu Raijua dan Natuna, misalnya.

Pada semester I-2017, belanja APBD Sabu Raijua 16 persen, sedangkan periode yang sama pada 2018, sekalipun besarannya naik, masih terbilang rendah, yaitu 20 persen. Untuk Natuna, pada semester I-2017 sebesar 6 persen. Kemudian, periode yang sama pada 2018 turun menjadi 5 persen.

Tak Berkualitas
Keterlambatan menyerap APBD juga berdampak pada kualitas penggunaan anggaran. Sebab, semakin lama alokasi anggaran digunakan, semakin sedikit waktu yang tersedia untuk memanfaatkannya.

”Keterlambatan menyerap anggaran tersebut berdampak langsung pada stimulus ekonomi yang tidak optimal,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati saat dihubungi Kompas dari Jakarta, Senin (2/9/2019).

Pelaksanaan sejumlah proyek atau program pembangunan, misalnya, berpotensi molor dari waktu yang sudah direncanakan. Dengan demikian, laju perekonomian di daerah bakal terhambat. ***

Berita ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul "Pasangan Gay di Padang Digerebek Warga, Ternyata Mahasiswa dan Dosen, Simpan Video Porno di Ponsel"

Editor:
Akham Sophian