Gubernur Syamsuar Ingin Warga Riau Diberi Pelayanan Kesehatan Terbaik
Selasa, 02 April 2019 21:09 WIB
Gubernur Riau Syamsuar menjawab pertanyaan wartawan.PEKANBARU, POTRETNEWS.com – Warga Kota Pekanbaru bakal diberi akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di rumah sakit swasta dan pemerintah. Salah satu wujudnya adalah akan dibangunnya pos pelayanan rujukan. Rencana itu disampaikan Gubernur Riau H Syamsuar, menjawab wartawan Selasa (2/4/2019) siang. ”Pos pengaduan sudah ada di setiap rumah sakit pemerintah dan swasta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya usai rapat koordinasi di kantor gubernur.
Namun, Syamsuar sangat menyayangkan pos pengaduan tersebut belum terkoneksi dengan semuannya. Oleh karena itu, nantinya, pos itu dapat terkoneksi ke seluruh keluhan-keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan.
”Saya minta koordinasi dengan berbagai pihak dan terutama Deputi BPJS, agar nanti apa yang telah diberikan BPJS Kesehatan dapat terkoneksi dengan rumah sakit pemerintah dan swasta. Tapi tergantung tenaga IT- nya bisa atau tidak dengan cepat menyelesaikannya," papar Syamsuar.
Pada rapat koordinasi dalam rangka membenahi pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta, Syamsuar minta rujukannya tidak lari ke mana-mana, sehingga fokus pada satu tempat saja.
Selain itu, kata Syamsuar masih terdapat juga rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, di antaranya Rumah Sakit Madani. Itu pun, terkait suatu masalah yang belum terpenuhi.
”Itu pun, karena fasilitasnya masih terdapat kekurangan," tuturnya.
Mengenai adanya kendala di lapangan, salah satunya masih ditemukan utang yang belum dibayarkan BPJS Kesehatan ke rumah sakit, Syamsuar menyebut utang BPJS sudah dibayarkan pada bulan Maret.
Masih terkait soal ini, yamsuar memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, maupun kabupaten/kota serta Dinas Kependudukan agar mengecek kembali data-data masyarakat miskin yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan ini.
”Tadinya, kami akan menentukan kebijakan untuk mengucurkan dana untuk menyelesaikan BPJS Kesehatan ini. Untuk itu, data masyarakat yang miskin harus sama. Sehingga sisanya dapat digunakan untuk kekurangan lainnya," tandas Syamsuar. ***
Namun, Syamsuar sangat menyayangkan pos pengaduan tersebut belum terkoneksi dengan semuannya. Oleh karena itu, nantinya, pos itu dapat terkoneksi ke seluruh keluhan-keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan.
”Saya minta koordinasi dengan berbagai pihak dan terutama Deputi BPJS, agar nanti apa yang telah diberikan BPJS Kesehatan dapat terkoneksi dengan rumah sakit pemerintah dan swasta. Tapi tergantung tenaga IT- nya bisa atau tidak dengan cepat menyelesaikannya," papar Syamsuar.
Pada rapat koordinasi dalam rangka membenahi pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta, Syamsuar minta rujukannya tidak lari ke mana-mana, sehingga fokus pada satu tempat saja.
Selain itu, kata Syamsuar masih terdapat juga rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, di antaranya Rumah Sakit Madani. Itu pun, terkait suatu masalah yang belum terpenuhi.
”Itu pun, karena fasilitasnya masih terdapat kekurangan," tuturnya.
Mengenai adanya kendala di lapangan, salah satunya masih ditemukan utang yang belum dibayarkan BPJS Kesehatan ke rumah sakit, Syamsuar menyebut utang BPJS sudah dibayarkan pada bulan Maret.
Masih terkait soal ini, yamsuar memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, maupun kabupaten/kota serta Dinas Kependudukan agar mengecek kembali data-data masyarakat miskin yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan ini.
”Tadinya, kami akan menentukan kebijakan untuk mengucurkan dana untuk menyelesaikan BPJS Kesehatan ini. Untuk itu, data masyarakat yang miskin harus sama. Sehingga sisanya dapat digunakan untuk kekurangan lainnya," tandas Syamsuar. ***
