Begini Pandangan Fraksi-fraksi di DPRD Riau terhadap LKPj Tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
Rabu, 06 Maret 2019 09:19 WIB
Kordias Pasaribu (kanan) mewakili pimpinan DPRD Riau menyerahkan pandangan fraksi-fraksi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, mewakili gubernur.PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau memberi pandangan umum dalam rapat paripurna yang dilaksanakan Senin (18/2/2019) lalu. Agenda paripurna pada hari itu ialah, yakni penyampaian pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun 2018 dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPj AMJ) kepala daerah tahun 2014-2019.Pada kesempatan itu, seluruh fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum secara bergantian. Selanjutnya, pandangan umum itu diserahkan kepada Pemprov Riau untuk ditanggapi.
Suasana pembukaan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun 2018 dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPj AMJ) kepala daerah tahun 2014-2019, Senin (18/2/2019). Ketua DPRD Riau Septina Primawati menyebut, pandangan umum fraksi terhadap LKPj kepala daerah nantinya akan ditanggapi oleh pihak Pemprov Riau. Tanggapan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna yang akan digelar DPRD dalam waktu dekat. ”Nanti kan setelah ini akan ada jawaban dari pemprov. Nah di situ kita dengarkan lagi. Apa yang menjadi tanggapan fraksi tadi dijawab oleh pemprov," kata Septina.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu yang turut dihadiri Ketua Dewan Septina Primawati dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, mewakili gubernur. Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu yang memimpin jalannya sidang menyebut rapat paripurna yang diadakan merupakan tindak lanjut dari paripurna penyampaian LKPj pelaksanaan APBD Riau tahun anggaran (TA) 2018 dan LKPj akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2014-2019.”Oleh karenanya, kami tindaklanjuti dengan penyampaian pandangan umum terhadap LKPj tersebut," kata Kordias. Selanjutnya, Politisi asal Pekanbaru itu mempersilakan perwakilan fraksi untuk menyampaikan pandangan umum.Kritik dan Catatan
Fraksi Partai Golkar yang mendapat kesempatan pertama menyampaikan pandangannya melalui juru bicaranya, Karmila, mengapresiasi kinerja pencapaian pemprov baik tahun 2018 maupun selama 2014-2019.Partai berlambang pohon beringin itu berpendapat, Pemprov Riau menunjukkan kecenderungan atau tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya.
Juru bicara menyampaikan pandangan fraksi. Apresiasi juga disampaikan terkait penurunan jumlah penduduk miskin. ”Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 sebanyak 500,44 ribu jiwa atau 7,39 persen. Menurun jika dibandingkan pada kondisi Maret 2017 dengan 514,62 ribu jiwa," sebut Karmila.Meski begitu, Fraksi Golkar juga memberikan sejumlah catatan kepada Pemprov Riau. Salah satunya terkait langkah dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).”Perlu langkah-langkah inovatif untuk menggenjot PAD agar pencapaian target lebih tinggi. Masih ada potensi PAD yang belum tergali maksimal," kata dia.
Juru bicara salam komando dengan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman setelah menyerahkan pandangan fraksi. Sementara itu Fraksi PDIP yang menyampaikan pandangan di giliran kedua melalui juru bicara EV Tengger Sinaga dalam pandangannya banyak memberikan kritikan. Fraksi yang dipimpin Makmun Solihin itu memberikan kritikan seperti belanja daerah.Fraksi PDIP mempertanyakan pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota. Menurut mereka, tidak sendikit alokasi pembangunan bernilai besar malah ditujukan guna membenahi kawasan perkotaan dan justru ke instansi lain.”Padahal banyak kabupaten masih butuh uluran tangan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan dan pemerataan ekonomi," sebut Tengger.Fraksi PDIP juga menyoroti pemantapan aparatur yang menjadi visi RPJMD 2014-2019 yang menurut mereka ibarat jauh panggang dari api.”Meski sudah memakan anggaran dan berbagai bentuk kegiatan, semua terkesan seremonial Kami juga mengkritik minimnya support pemprov terhadap usulan masyarakat terkait pembangunan rumah ibadah di periode 2014-2019," papa EV Tengger Sinaga.Usai Fraksi PDIP, Kordias selaku pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Nasril.Selanjutnya Fraksi PAN dengan juru bicara di paripurna itu, Bagus Santoso, menyatakan bahwa kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah, yaitu berada di angka 2,34 persen.”Bila dibandingkan dengan provinsi lain di regional Sumatera pun yang berkisar di angka 5 persen bahkan lebih," ucap Bagus Santoso.
Suasana rapat paripurna.Fraksi PAN, tutur Bagus, juga mengatakan bahwa kinerja Pemprov mencapai target pendapatan di tahun 2018 ini belum memuaskan. Dari tahun 2014-2018, Fraksi PAN melihat bahwa target pendapatan yang ditetapkan Pemprov cenderung meningkat, namun realisasinya cenderung menurun. Padahal potensi pendapatan cukup terbuka.”Dalam penyelenggaraan daerah, Fraksi PAN melihat hal itu sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, ada beberapa urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar realisasinya sangat rendah, dan ini mestinya tidak terjadi. Seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum," ujar Bagus Santoso.Pada bagian akhir paripurna, seluruh pandangan umum fraksi diserahkan kepada pihak pemprov yang diwakili Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi. Selanjutnya pemprov akan menyampaikan pendapat terhadap pandangan umum yang telah disampaikan seluruh fraksi. ***
Suasana pembukaan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun 2018 dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPj AMJ) kepala daerah tahun 2014-2019, Senin (18/2/2019). Ketua DPRD Riau Septina Primawati menyebut, pandangan umum fraksi terhadap LKPj kepala daerah nantinya akan ditanggapi oleh pihak Pemprov Riau. Tanggapan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna yang akan digelar DPRD dalam waktu dekat. ”Nanti kan setelah ini akan ada jawaban dari pemprov. Nah di situ kita dengarkan lagi. Apa yang menjadi tanggapan fraksi tadi dijawab oleh pemprov," kata Septina.Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu yang turut dihadiri Ketua Dewan Septina Primawati dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, mewakili gubernur. Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu yang memimpin jalannya sidang menyebut rapat paripurna yang diadakan merupakan tindak lanjut dari paripurna penyampaian LKPj pelaksanaan APBD Riau tahun anggaran (TA) 2018 dan LKPj akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2014-2019.”Oleh karenanya, kami tindaklanjuti dengan penyampaian pandangan umum terhadap LKPj tersebut," kata Kordias. Selanjutnya, Politisi asal Pekanbaru itu mempersilakan perwakilan fraksi untuk menyampaikan pandangan umum.Kritik dan CatatanFraksi Partai Golkar yang mendapat kesempatan pertama menyampaikan pandangannya melalui juru bicaranya, Karmila, mengapresiasi kinerja pencapaian pemprov baik tahun 2018 maupun selama 2014-2019.Partai berlambang pohon beringin itu berpendapat, Pemprov Riau menunjukkan kecenderungan atau tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya.
Juru bicara menyampaikan pandangan fraksi. Apresiasi juga disampaikan terkait penurunan jumlah penduduk miskin. ”Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 sebanyak 500,44 ribu jiwa atau 7,39 persen. Menurun jika dibandingkan pada kondisi Maret 2017 dengan 514,62 ribu jiwa," sebut Karmila.Meski begitu, Fraksi Golkar juga memberikan sejumlah catatan kepada Pemprov Riau. Salah satunya terkait langkah dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).”Perlu langkah-langkah inovatif untuk menggenjot PAD agar pencapaian target lebih tinggi. Masih ada potensi PAD yang belum tergali maksimal," kata dia.Juru bicara salam komando dengan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman setelah menyerahkan pandangan fraksi. Sementara itu Fraksi PDIP yang menyampaikan pandangan di giliran kedua melalui juru bicara EV Tengger Sinaga dalam pandangannya banyak memberikan kritikan. Fraksi yang dipimpin Makmun Solihin itu memberikan kritikan seperti belanja daerah.Fraksi PDIP mempertanyakan pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota. Menurut mereka, tidak sendikit alokasi pembangunan bernilai besar malah ditujukan guna membenahi kawasan perkotaan dan justru ke instansi lain.”Padahal banyak kabupaten masih butuh uluran tangan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan dan pemerataan ekonomi," sebut Tengger.Fraksi PDIP juga menyoroti pemantapan aparatur yang menjadi visi RPJMD 2014-2019 yang menurut mereka ibarat jauh panggang dari api.”Meski sudah memakan anggaran dan berbagai bentuk kegiatan, semua terkesan seremonial Kami juga mengkritik minimnya support pemprov terhadap usulan masyarakat terkait pembangunan rumah ibadah di periode 2014-2019," papa EV Tengger Sinaga.Usai Fraksi PDIP, Kordias selaku pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Nasril.Selanjutnya Fraksi PAN dengan juru bicara di paripurna itu, Bagus Santoso, menyatakan bahwa kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah, yaitu berada di angka 2,34 persen.”Bila dibandingkan dengan provinsi lain di regional Sumatera pun yang berkisar di angka 5 persen bahkan lebih," ucap Bagus Santoso.Suasana rapat paripurna.Fraksi PAN, tutur Bagus, juga mengatakan bahwa kinerja Pemprov mencapai target pendapatan di tahun 2018 ini belum memuaskan. Dari tahun 2014-2018, Fraksi PAN melihat bahwa target pendapatan yang ditetapkan Pemprov cenderung meningkat, namun realisasinya cenderung menurun. Padahal potensi pendapatan cukup terbuka.”Dalam penyelenggaraan daerah, Fraksi PAN melihat hal itu sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, ada beberapa urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar realisasinya sangat rendah, dan ini mestinya tidak terjadi. Seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum," ujar Bagus Santoso.Pada bagian akhir paripurna, seluruh pandangan umum fraksi diserahkan kepada pihak pemprov yang diwakili Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi. Selanjutnya pemprov akan menyampaikan pendapat terhadap pandangan umum yang telah disampaikan seluruh fraksi. *** 
