Ketua DPW PAN Riau Dukung Jokowi karena Nyaman Berkomunikasi

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Bupati Kepulauan Meranti sekaligus Ketua DPW PAN Riau Irwan Nasir mengatakan bahwa dukungannya kepada Presiden RI Joko Widodo merupakan dukungan pribadi. Dia merasa nyaman berkomunikasi dengan Jokowi.

Hal itu disampaikannya saat memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu Riau, Jumat (26/10/2018), terkait kepala daerah yang mendeklarasikan diri mendukung Jokowi.

”Saya dukung Pak Jokowi atas nama pribadi. Bukan secara kepala daerah ataupun sebagai Ketua DPW PAN,” kata Irwan seusai memberikan klarifikasi di Bawaslu Riau.

Irwan mengaku mendukung Jokowi untuk menjabat sebagai presiden selama dua periode karena dia menganggap lebih nyaman berkomunikasi dengan calon petahana tersebut.

”Secara hubungan ya, mungkin bukan saya saja, tapi hampir seluruh bupati dan wali kota, itu merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan Pak Jokowi," kata Irwan, dilansir potretnews.com dari kompas.com.

”Beberapa bapak presiden yang saya temui pada saat menjabat sebagai bupati, (hanya) itu presiden yang membuka ruang komunikasi secara informal. Pak Jokowi berkomunikasi dengan progresif," tambahnya.

Terkait dengan posisinya sebagai Ketua DPW PAN, Irwan menyatakan bahwa hingga kini belum ada mendapat teguran dari Pengurus Pusat PAN.

Sebagaimana diketahui, Partai PAN adalah pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Karena saya pikir yang namanya pilihan, jangankan orang satu partai, dalam satu rumah saja bisa beda pilihan, gitu. Namanya juga demokrasi," ujar Irwan.

Namun, ia menegaskan bahwa sebagai Ketua DPW PAN Riau, ia harus memberikan dukungan kepada Prabowo. Demikian pula sebaliknya, sebagai bupati, ia menaruh hormat dan mengakui kepemimpinan Jokowi.

Mengenai panggilan Bawaslu Riau, Irwan mengatakan sudah memberikan klarifikasi terkait kehadiran pada deklarasi dukung Jokowi dua periode di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rabu (10/10/2018) lalu.

Dia menegaskan bahwa deklarasi itu dilakukan untuk Jokowi sebagai Presiden RI, bukan sebagai calon presiden. Terkait informasi yang beredar tentang tanda tangan pernyataan dukungan seluruh kepala daerah kepada Jokowi, Irwan menyatakan bahwa tanda tangan bukan atas nama kepala daerah, melainkan atas nama pribadi.

"Pernyataan itu bukan kami tanda tangani pada saat deklarasi Projo, tapi sebelum acara deklarasi. Tanda tangan itu kami teken di sebuah ruangan tertutup. Mestinya itu tidak boleh bocor karena itu internal. Jadi yang mengedarkan tanda tangan itu ilegal," jelas Irwan.

Secara terpisah, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mengatakan, pemanggilan terhadap Irwan terkait permintaan klarifikasi kehadiran pada acara deklarasi kepala daerah dukung Jokowi.

"Ada 32 pertanyaan yang kita lontarkan kepada Bupati Meranti. Kita meminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran pada saat deklarasi Projo," kata Rusidi, Jumat.

Menurut dia, pertanyaan yang diajukan kepada Irwan sedikit berbeda dari pertanyaan kepada bupati dan wali kota yang diundang sebelumnya. "Kita melihat Pak Irwan Nasir ada peranan yang lebih aktif dibandingkan dengan yang lain saat kegiatan deklarasi. Jadi ada pertanyaan karena sedikit berbeda," tutur Rusidi.

Untuk diketahui, Bawaslu Riau memanggil 11 kepala daerah terkait dugaan pelanggaran pada deklarasi dukungan kepada Jokowi.

Saat ini kepala daerah yang sudah penuh panggilan Bawaslu Riau, yakni Bupati Rokan Hulu Sukiman, Wali Kota Pekanbaru Firdaus, Bupati Pelalawan Muhammad Harris, dan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir. Bawaslu juga mendatangi rumah Bupati Inhil Wardan dan Bupati Rokan Hilir Suyatno untuk memeriksa keduanya. ***

Editor:
Akham Sophian