Pekerja Masih Dikontrak padahal Sudah Mengantongi Sertifikat ISPO, PT Ivo Mas Tunggal di Kandis Dituding "Kangkangi" Undang-Undang

SIAK, POTRETNEWS.com  - Anggota DPRD Siak Ariadi Tarigan menilai PT Ivo Mas Tunggal (IMT) telah mengangkangi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja. Sebab, perusahan Grup Sinarmas itu masih membuat sistem kontrak bagi ratusan pekerja yang sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan itu. Padahal, perusahaan yang terletak di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau itu juga sudah mengantongi sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dari Kementerian Pertanian RI, namun status ratusan pekerja masih tenaga kontrak atau istilahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Padahal, dengan sertifikat ISPO yang dimiliki PT IMT, seharusnya pekerja kontrak itu sudah diangkat sebagai karyawan tetap.

"Pihak perusahaan sepertinya tidak sadar, jika pekerja masih tenaga kontrak, keluarga mereka tak masuk BPJS yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Ini saya lihat sendiri," kata Ariadi menjawab potretnews.com, Jumat (26/10/2018) di Siak.

Untuk itu, ketua Partai Hanura Siak ini meminta Dinas Pertanian dan Dinas Tenaga Kerja Siak serta lembaga lainnya untuk terus memperhatikan dan selalu mengaudit perusahaan yang sudah bersertifikasi ISPO, termasuk PT IMT yang mengelola kebun sawit sekitar 32 ribu hektare tersebut.

"Seharusnya, status kerja yang terus menerus atau pekerjaan utama berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja, tidak boleh dibuat PKWT, tetapi Status Kerja Tetap (SKT)," ujarnya.

Caleg DPRD Riau dari Partai Hanura ini menilai, PT IMT berusaha mendapatkan ISPO hanya untuk memudahkan pemasaran CPO ke luar negeri. Namun, aturan yang ada pada ISPO itu diabaikan. Padahal, syarat mutlak untuk mendapatkan ISPO adalah patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

"Untuk itu saya meminta agar secepatnya instansi terkait mengaudit kembali sertifikat ISPO yang dimiliki PT IMT. Sebab, mereka sudah menyalahi aturan," pungkas Ariadi. ***