ASN di Kecamatan Tualang Jangan Coba-coba Ikut Dukung atau Kampanyekan Capres dan Caleg

PERAWANG, POTRETNEWS.com - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan umum menjadi suatu kewajiban. Jika masih ada oknum ASN, berani mendukung atau mengkampayekan, pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden dan juga calon legislatif (caleg), Panwaslu akan mengambil tindakan tegas, sesuai dengan aturan berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Panwaslu Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Harlen Manurung ST, menjawab potretnews.com, terkait dengan adanya kemungkinan oknum ASN yang memamfaatkan jabatan mendukung caleg maupun paslon presiden.

”ASN sudah jelas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, harus netral. ANS dilarang memihak salah satu caleg maupun paslon presiden, jika dilanggar tentu akan diproses sesuai aturan berlaku,” tandas Harlen Manurung, Kamis (27/9/2018).

Harlen mengakui, ANS menjadi salah satu pihak yang menjadi skala prioritas pengawasan pihaknya, pada perhelatan Pemilu 2019. Namun sejauh ini, Panwaslu Kecamatan Tualang belum menemukan atau mendapatkan laporan, oknum ANS mengkampanyekan, mendukung caleg maupun paslon presiden.

”Kalau isu memang ada, makanya kita sebagai Panwaslu, terus mengimbau aparatur negara, dengan mengirim surat kepada intansi terkait agar mejaga netralitas.Tidak hanya ASN, dalam UU pemilu, TNI, Porli, kades, aparatut desa dan BPD juga harus netral," jelas Harlen.

Lebih jauh, sesuai Pasal 280 UU no 7 tahun 2017, pelaksanaan dan tim kampanye dalam pemilu dilarang mengikut sertakan di antaranya huruf (f) ASN, (G) TNI dan Polri, (h) kades, (i) perangkat desa, (j) anggota permusyawaratan desa.

"Sanksi ada pada pasal 498 menyatakan setiap ASN, sipil TNI dan Polri, kades, perangkat desa, aggota badan permusyawaratan desa melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 380 ayat 3 pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua belas juta rupiah,” terangnya.

Terkait dengan pengawasan pemilu partispasi masyarakat sangat dibutuhkan, sebab tanpa dukungan semua pihak, Paswaslu tidak akan mampu menjalankan tugas secara optimal, apalagi jumlah sangat terbatas.

”Jumlah kami sangat terbatas, hanya 12 orang caleg aja 136 orang untuk DPRD Siak, tentu kami butuh partisipasi masyarakat. Yakinlah, semua laporan akan kami tindak lanjuti, apakah secara tertulis maupun lisan," demikian Harlen. ***