Hanya di Siak Perusahaan Tak Menang Lelang tapi Bisa Kerjakan Proyek Senilai Rp10 Miliar

SIAK, POTRETNEWS.com  - Kejanggalan proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Siak, Riau menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Sebab, perusahan (PT bidang konstruksi, red) yang tidak menang lelang (tender), bisa mengerjakan proyek. Kasus ini terjadi pada pembangunan Rumah Sakit Type D Kecamatan Tualang Siak. Dari data yang diperoleh potretnews.com, Kamis (13/9/2018) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Siak, PT Kholil and Brothers diputuskan sebagai pemenang pembangunan Rumah Sakit Type D di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau dengan harga penawaran Rp 8,8 miliar (harga dasar Rp10 miliar)

Namun, proyek disatuan kerja Dinas Kesehatan Siak itu dikerjakan oleh perusahaan yang berbeda, yakni PT Bunda. Perusahan ini diduga milik Baseng, kontraktor ternama di Kabupaten Siak. Ini terbukti dari informasi dan foto plang proyek yang diperoleh potretnews.com.

Nilai kontrak yang tertera diplang itu sebesar Rp 9.531.315.000 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). Dimulai tanggal 4 Juli 2018 dengan waktu pelaksanaan 175 hari kalender. Kontraktor pelaksana PT Bunda dan konsultan pengawas CV Interior Consultant. Di bawah plang proyek juga ada kalimat, kegiatan ini didampingi oleh tim TP4D Kejaksaan Negeri Siak.

Tidak sampai disitu saja, di LPSE Kabupaten Siak, juga tidak ada nama PT Bunda, dan hanya tercantum pemenang proyek itu atas nama PT Kholil and Brothers. Selain PT Kholil and Brothers, ada tujuh perusahaan lainnya yang ikut lelang tersebut dan terlihat serta tertera di LPSE Siak. Diantaranya, PT Lixicon Indonesia, CV Citra Melayu Putra, CV Tuah Indrapura, CV Lalang Perkasa Group, CV Tiara Jaya, PT Artha Putra Kencana dan PT Almira Jaya.

Mengenai hal ini, instansi terkait terkesan menutupi informasi tersebut, sehingga menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Terbukti, saat dikonfirmasi melalui WhatApps dengan nomor 08231996xxxx, Kepala ULP Siak Tekad Perbatas tidak menjawabnya. Padahal sudah dibaca, terbukti tanda centang dua waran biru. Nomor telepon selulernya juga tidak aktif. Padahal ada dua nomor Handphone sang kepala ULP Siak tersebut. Namun kedua-duanya tidak aktif (08521128**** dan 08231996****). Kondisi ini sudah berlangsung lama, sehingga wartawan yang bertugas di Siak selalu kesulitan untuk menghubungi Kepala ULP Siak Tekad.

"Onde, pejabat di Siak ini, handphonenya selalu tak aktif, padahal kita butuh konfirmasi. Kadang sudah datang ke kantor, juga tak pernah ada. Bupati Siak saja dihubungi wartawan diangkatnya. Padahal mereka pejabat publik," kata Satria Donal, salah seorang wartawan media online di Siak.

Terkait sikap pejabat yang menutupi informasi publik itu, Anggota Komisi Informasi (KIP) Provinsi Riau Alnofrizal juga menyayangkan sikap pejabat tersebut.

Pada hakikatnya, kata Alnof, badan publik harus terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kendati boleh juga menutup informasi, namun dengan dasar yang jelas dan dalil hukum yang tapat.

"Tidak bisa pejabat publik itu semena-mena menutup informasi tanpa ada dasar hukum yang jelas. Itu bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," jelasnya kepada wartawan.

Sesuai pasal 52, lanjut wartawan senior di Riau ini, Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar perintah sesuai Undang undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5.000.000 (lima juta rupiah).

"Artinya, dasar hukumnya sudah jelas, tak ada alasan bagi pejabat publik yang mengelola uang negara untuk menutupi informasi ke wartawan yang selanjutnya disebarkan ke masyarakat," tutup Alnof.***