BPK Temukan Pelanggaran dalam Perkara Dugaan Korupsi Diskominfotik Riau

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau menemukan pelanggaran dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau. Proses penyidikan dugaan Tipikor pada kegiatan pengadaan komputer atau server, alat-alat studio, komunikasi dan Implementation IOC Provinsi Riau pada Diskominfotik Provinsi Riau terus dilakukan.

Dilansir potretnews.com dari tribunnews.com, penyidikan telah sampai kepada proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau.

Penyidik bahkan telah melakukan ekspose bersama auditor BPK tersebut, dari hasil ekspos tersebut, Auditor BPK RI Perwakilan Riau mengakui adanya penyimpangan dalam kegiatan tahun 2016 itu.

"Kita sudah ekspos awal dengan BPK beberapa waktu lalu," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, Senin (10/9/2018).

Auditor sependapat dengan Kejati Riau terdapat penyimpangan dalam kegiatan tersebut. Namun, auditor meminta penyidik untuk melakukan penyempurnaan data-data dalam perkara itu.

"Itu baru hasil ekspos awal. Kita perlu lagi penyempurnaan. Auditor juga akan melakukan penelaahan lebih lanjut, terkait nilai kerugian negara dalam perkara ini," urainya.

Diketahui, perkara ini juga berawal dari adanya temuan dari BPK. BPK menyebut, bahwa ada kelebihan bayar kepada pemenang lelang senilai Rp 3,1 miliar, dalam kegiatan yang bernama pengadaan komputer/server, alat-alat studio, komunikasi dan implementation IOC Provinsi Riau.

Pagu anggaran pada proyek ini sebesar Rp 8,8 miliar. Dana ini bersumber dari APBD Riau tahun 2016. Dari 45 perusahaan yang mengikuti lelang, PT SMRT berhasil menang dengan nilai penawaran Rp8,4 miliar.

Diketahui dalam perkara ini telah dikembalikan uang temuan BPK senilai Rp 3.1 Miliar. Pengembalian uang ini dilakukan langsung ke kas daerah.

Pengembalian dilakukan setelah perkara naik ke tahap penyidikan. Atas hal itu, Kejati menegaskan jika mereka tetap melanjutkan proses hukum kendati telah ada pengembalian uang ke kas daerah. ***

Editor:
Akham Sophian