Biaya Perawatan Jalan Lintas Timur Sumatera Perbatasan Riau-Sumsel Dianggarkan Rp1,14 Triliun

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp8,71 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RARAPBN) Tahun 2019. Jika semula hanya Rp102,01 triliun pada pagu indikatif menjadi Rp110,73 triliun dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN TATA 2019.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Pembahasan RKA RKA K/L Dalam Nota Keuangan RARAPBN TATA 2019 di Jakarta, akhir pekan lalu.

”Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk percepatan Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp2,14 triliun rupiah dan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar 6,56 triliun rupiah,” ungkap Basuki, dilansir potretnews.com dari koran-jakarta.com.

Basuki menjelaskan tambahan anggaran proritas dalam rangka RPJMN sebesar Rp2,14 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh Ditjen Bina Marga Rp1,05 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp272 miliar dan Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp822 miliar.

Pagu anggaran baru tersebut belum termasuk skema baru dalam pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR. Yakni, Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP) sebesar Rp5,10 triliun berupa preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau-Sumsel) senilai Rp1,14 triliun, preservasi jalan trans Papua (Wamena-Mumugu) sebesar Rp1,92 triliun, penggantian jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa Rp800 miliar dan preservasi jalan, dan jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera Rp1,24 triliun.

Terkait progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR pada 2018, hingga 5 September lalu, realisasinya mencapai Rp52,102 triliun, meningkat dari periode sama tahun lalu yakni Rp49,63 triliun. Namun, dari sisi persentase penyerapan pada 2018 sebesar 45,76 persen, lebih kecil dibanding 2017 sebesar 46,73 persen. Pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2018 mencapai Rp 113,85 triliun.

Bangun Jembatan
Sementara itu, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan jembatan gantung. Sebanyak 134 jembatan gantung akan dibangun di 20 provinsi pada 2018. Keberadaan jembatan gantung bagi pejalan kaki itu berperan penting untuk memperpendek jarak tempuh desa terpencil ke desa lainnya maupun menghubungkan kantor pemerintahan yang terpisahkan karena kondisi geografis, seperti adanya sungai besar.

Program pembangunan jembatan gantung merupakan bagian dari program Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan RI.

Dengan hadirnya jembatan gantung, tidak perlu lagi memutar sehingga akan memperpendek jarak menuju berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan, dan akses silaturahmi antarwarga.

”Jembatan gantung sangat dibutuhkan dan kehadirannya disambut baik oleh masyarakat karena manfaatnya nyata. Ini untuk menggantikan yang Indiana Jones,” ungkap Basuki. ***

Editor:
Akham Sophian