Akhirnya Partai Golkar Kembalikan Uang Rp700 Juta ke KPK yang Diduga Terkait Suap PLTU Riau-1

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Partai Golkar akhirnya mengembalikan uang yang diduga terkait kasus dugaan suap PLTU Riau kepada KPK. Uang yang dikembalikan oleh Partai Golkar kepada KPK itu sebesar Rp 700 juta. "Pengembalian uang tersebut dengan nilai sekitar Rp 700 jutaan dan keterangan-keterangan yang diberikan kemudian uang tersebut dilakukan penyitaan dan masuk dalam berkas perkara ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jumat (7/9/2018).

Menurut Febri seperti dilansir potretnews.com dari kumparan.com, uang itu dikembalikan oleh seorang pengurus Golkar. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengurus Golkar tersebut. Febri hanya menyebut bahwa uang itu sudah disita untuk kepentingan penyidikan.

Febri mengatakan, salah satu yang sedang diusut oleh KPK adalah soal aliran dana terkait PLTU Riau. Salah satu dugaan yang muncul adalah ada sejumlah uang yang kemudian digunakan untuk kegiatan Munaslub Partai Golkar.

"Ini akan menjadi salah satu bukti penguat dalam konteks penyidikan yang dilakukan KPK untuk menelusuri arus uang terkait PLTU Riau 1. Karena sebelumnya memang ada bukti-bukti ada keterangan keterangan yang menyebutkan dugaan penggunaan uang untuk kegiatan salah satu partai politik. Itu yang kami telusuri dan setelah terkonfirmasi juga dilakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah pihak ada salah satu pihak pengurus partai yang kemudian mengembalikan uang tersebut," kata Febri.

Pada kasus ini, KPK menetapkan dua kader Partai Golkar, yakni eks Sekjen Partai Golkar Idrus Marham serta Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR. Keduanya diduga menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Eni juga secara terbuka menyatakan dirinya ditugaskan untuk mengawal proyek senilai USD 900 juta itu. Bahkan, Eni mengakui pernah menerima uang Rp 2 miliar dari Johannes Kotjo yang sebagian di antaranya digunakan untuk musyarawah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar pada akhir 2017 lalu. ***

Editor:
Akham Sophian