Mendagri: Berhentikan PNS Koruptor yang Masih Aktif!

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi beserta Badan Kepegawaian Negara terkait adanya ribuan koruptor yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS. "Akan dibahas dalam rakor dengan Menpan dan BKN," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Gedung KPK, Rabu (5/9/2018).

Tjahjo mengatakan sudah bertemu dengan Menpan RB Syafruddin namun belum membahas lebih jauh terkait data dari Badan Kepegawaian Nasional itu. Ia mengaku tak pernah mendengar tentang data tersebut. ”Jujur kami tidak punya data yang terintegrasi," ujarnya, dilansir potretnews.com dari tempo.co.

Tjahjo pun mengimbau para kepala daerah untuk segera memberhentikan PNS aktif yang berstatus terpidana koruptor. "Kalau ada kepala daerah yang sudah diperingatkan tetapi tidak mau mengindahkan, pusat punya kewenangan untuk ambil alih," ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sebelumnya mengatakan lembaganya mencatat ada 2.674 PNS yang berstatus koruptor. Dari jumlah itu, sebanyak 317 sudah diberhentikan dengan tidak hormat namun sisanya, sebanyak 2.357 masih PNS aktif.

Bima mengatakan koruptor yang masih berstatus PNS paling banyak berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Barat dengan total 351 PNS. Belum ada satu pun di antara mereka yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 298 PNS aktif yang juga koruptor. Namun baru 10 di antaranya yang diberhentikan. Sedangkan di Provinsi Bali, NTB, dan NTT ada 292 PNS koruptor yang belum diberhentikan dengan tidak hormat. ***

Editor:
Akham Sophian