Oalah! Pemkab Siak Baru Sadar jika Pajak Sarang Burung Walet Rp1,7 Miliar per Bulan

SIAK, POTRETNEWS.com  - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak akan mengoptimalkan seluruh pendapatan yang bersumber dari sektor pajak. Salah satunya sektor pajak sarang burung walet. Menurut Asisten Adamintaris Umum Sekdakab Siak, Jamaluddin, langkah itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya defisit anggaran yang lebih besar lagi. Apalagi serapan pajak sarang burung walet masih terbilang rendah.

Penetapan pajak sarang burung walet juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah sejak tahun 2010 lalu. Namun penerimaan pajaknya hingga saat ini masih sangat rendah. Padahal perkembangan usaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak tergolong tinggi.

"Kita akan atur ulang regulasi tentang penerimaan pajak usaha ternak sarang burung walet ini. Karena perkembangan usaha ini makin maju dan menjanjikan di Kabupaten Siak," kata Jamaludin, Rabu (29/8/2018).

Data yang di sampaikan Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak, saat ini ada 325 unit usaha ternak burung walet yang tersebar di 14 kecamatan se Kabupaten Siak. Namun tidak semua dapat dipungut pajaknya. Sebab pemilik usaha itu selalu banyak alasan.

"Karena itu, kita akan menyusun teknis pembayarnya, agar para pemiliki usaha sarang walet ini tidak lagi banyak alasan," jelas Jamal.

"Ada dua payung hukum yang mengatur pemungutan pajak sarang burung walet ini, pertama undang-undang nomor 28 tahun 2009, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 23 tahun 2010. Yang didalamnya menyebutkan pemungutan pajak usaha sarang burung walet tidak hanya yang memiliki izin saja, namun yang tidak memiliki izin juga bisa di kutip," tambah Jamal.

Senada juga diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak, Yan Prana Jaya, bahwa Pemkab Siak tidak bisa lengah lagi dalam permasalahan pajak sarang burung walet tersebut.

Menurut Ian, ini dilakukan guna mengatasi tidak terjadinya defisit anggaran yang lebih besar seperti yang dirasakan beberapa daerah saat ini. Untuk itu, harus mengatur ulang pajak usaha sarang burung walet tersebut.

"Potensi PAD dari pajak sarang burung walet ini cukup lumayan besar, kalau tidak kita atur dengan baik, maka potensi lost anggaranya tambah besar lagi," kata Ian.

Menurutnya, sambil berjalan membentuk tim khusus yang menangani pajak usaha sarang burung walet, Pemkab harus tetap melakukan pemungutan pajak bagi pemilik usaha. Ian juga menghimbau agar para camat dan penghulu kampung mendata dan mensosialisasikan pajak usaha ternak sarang burung walet ini di wilayahnya masing-masing.

"Jika kita mau hitung-hitungan, dari data 325 unit usaha sarang burung walet, di kalikan 10 % dengan hasil rata rata kita ambil 1/2 kg saja perbulan. Maka pemasukan bagi daerah perbulan mencapai 1,700 milyar, kan lumayan besar," terangnya.

Agar dapat diketahui, lanjut Ian, penerimaan pajak menjadi salah satu parameter kesehatan anggaran. Sektor pajak juga salah satu primadona bagi pemasukan kas daerah.

"Apalagi dengan kondisi keungan yang sangat sulit saat ini, mengoptimalkan sektor pajak menjadi target utama, ini dilakukan untuk menjaga stabilitas anggaran daerah," jelas Ian. ***