Dosen Hukum Islam UIN Suska Riau: Tidak Ada Kondisi Darurat Harus Pakai Vaksin MR

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Dosen Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Mawardi Saleh menegaskan, tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan pemakaian vaksin Measles Rubella (MR). Hal ini sebagaimana pendapat sebagian ulama membolehkan penggunaan vaksin mengandung haram tersebut.

”Kalau sudah terbukti vaksin itu mengandung babi, haram hukumnya untuk digunakan, kecuali untuk hal yang sifatnya darurat, namun kapan sesuatu disebut darurat itu yang perlu di dudukkan dari kaca mata syariah,” tandas Mawardi Saleh, dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Target imunisasi pemerintah dalam membasmi penyakit campak dan Rubella yang harus memberi vaksin mengandung babi, menurut Mawardi Saleh itu belum bisa dikategorikan dalam kondisi darurat.

”Saya melihat tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan memakai vaksin tersebut, karena masih bisa dengan usaha lain," tutur Mawardi.

Dia memberikan contoh, seorang Muslim yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain lagi kecuali makanan haram (babi), jika tidak dimakan maka tidak ada makan lain dan terancam mati. ”Maka itu boleh dikategorikan kondisi darurat," jelasnya.

Kemudian begitu juga orang sakit yang kondisinya sudah darurat dan harus diberi obat yang mengandung bahan haram, jika tidak diberi obat tersebut maka kondisinya makin parah, maka kondisi tersebut juga bisa masuk dalam kondisi darurat.

Sebagaimana diketahui vaksin MR dinyatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengandung babi dan tentunya bagi umat Islam haram dikonsumsi dan digunakan.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau sampai saat ini belum ada sikap setelah adanya pernyataan dari MUI yang menyatakan vaksin tersebut positif mengandung babi, pihak Dinkes masih menunggu arahan dari pusat untuk upaya selanjutnya.

Namun bagi kalangan yang tidak berkaitan dengan syariat Islam maka pemberian vaksin MR tersebut masih terus berlanjut.

Bahkan saat ini di Riau sudah mencapai realisasi 12 persen dari yang ditargetkan diatas 1,5 juta anak di Riau. ”Kami tetap menunggu arahan lanjutan dari pusat,” ujar Kadinkes Riau Mimi Yuliani Nazir. ***

Editor:
Akham Sophian