Dinilai Berkinerja Buruk dan Diduga Selewengkan Anggaran, Bupati Inhil Didesak Ganti Oknum Pejabat Diskominfo

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau HM Wardan diminta untuk mengganti oknum pejabat yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfops) saat ini. Hal itu harus dilakukan karena oknum pejabat yang ada di instansi tersebut punya kinerja yang sangat buruk dan diduga telah menyelewengkan anggaran kerja sama media.

”Sesuai dengan pernyataan bupati, Pak HM Wardan akan mengganti pejabat yang kinerjanya buruk. Itu harus dibuktikan. Makanya kita menunggu apa iya bupati akan mengganti, atau hanya koar-koar di media saja,” tandas Zulfadli salah seorang wartawan, Senin (22/8/2018).

Pria yang akrab disapa Zul menyebut, selama hampir 2 tahun pascadibentuk, apa prestasi yang pernah mereka (oknum Diskominfops) buat sama sekali tidak ada. ”Nol besar itu masalah kinerja, malah yang yang terjadi dugaan penyelewengan anggaran media yang mereka lakukan,” tukasnya.

BERITA TERKAIT:

. Anggaran Kerja Sama Media Tahun 2018 pada Diskominfo Persantik Indragiri Hilir Dituding ”Dibelokkan” untuk Kegiatan Lain

Informasi terakhir yang diperoleh Zulfadli, uang untuk media sudah cair sekira Rp8 miliar beberapa waktu yang lalu. ”Saya langsung ngomong dengan orang keuangan, makanya saya dapat bocoran anggaran sudah cair,” imbuhnya.

Berangkat dari sana, kata Zul, wajar saja kalau pihaknya dari kalangan media punya dugaan kalau anggaran sudah diselewengkan.

”Apalagi kawan-kawan punya pengalaman buruk salah seorang pejabat Kominfo pernah memalsukan tanda tangan pimpinan untuk mencairkan anggaran,” bebernya.

Sebelumnya dalam sebuah kesempatan Bupati Inhil, HM Wardan mengaku telah mengantongi nama-nama pejabat eselon Pemkab Inhil yang kinerjanya buruk dan harus segera diganti dengan yang lebih baik.

Meski belum menyebutkan kapan waktu yang tepat untuk melakukan mutasi pascadirinya memenangkan Pilkada Inhil, namun ia memastikan waktu tersebut tidak akan lama lagi.

"Tunggu saja saat yang mengejutkan itu, yang jelas nama-nama-namanya sudah ada," ucap bupati.

Ia juga meneranakan, sudah tidak ada gunanya lagi bagi pejabat eselon yang merasa terancam akan dimutasi untuk mengharapkan belas kasihan darinya, karena menurutnya, ia sudah memberikan waktu yang cukup untuk bekerja dengan baik selama ini.

Penilaian kinerja itu sudah lama dilakukan, jadi sekarang tinggal action saja lagi mengganti yang kinerjanya buruk dan tidak loyal itu," lanjutnya.

Sebelumnya, Sekdakab Inhil, Said Syarifuddin pun juga tidak menerangkan kapan dan siapa orang yang akan diganti. Sebagai ketua baperjakat, dia mengaku keputusan mutasi tetap disampaikan kepada bupati yang merupakan kepala daerah.

"Kita rasa wajarlah kalau ada mutasi dalam setiap organisai. Itulah evaluasi untuk perbaikan kinerja. Disamping bertujuan penyegaran, agar para pejabat bisa lebih berprestasi," ujarnya.

Sementara itu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Indragiri Hilir menunda kegiatan publikasi berita dan pembayaran kontrak kerja sama seluruh media tahun anggaran 2018.

Dalam rilis yang disampaikan Diskominfops, penundaan kegiatan publikasi berita dan pembayaran kontrak kerja sama ini merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor 04/TPAD/VIII/2018 tentang Rasionalisasi APBD 2018.

”Kita sudah menerbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh media yang berkontrak di Pemerintah Kabupaten Inhil terkait penundaan terhadap 2 kegiatan tersebut," ungkap Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (P4KSDKI) Diskominfops Kabupaten Indragiri Hilir, Trio Beni Putra, Selasa (21/8/2018). ***