PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Salah seorang pakar migas Riau, Ir Aris Aruna menilai, semua pihak di Riau harus ikut menyuarakan pengelolaan Blok Rokan ke depan, harus mengutamakan kepentingan masyarakat Riau. Dikatakan Aris, jika dari Provinsi Riau tidak menyuarakan hal tersebut, maka pihak pusat tidak akan tahu, dan menganggap di Riau baik-baik saja. Sehingga pusat memutuskan berdasarkan pertimbangan dan penilaian sendiri, bukan karena kepentingan masyarakat Riau.
"Semua pihak harus bergerak, bersatu menyuarakan hal ini. Kalau tidak pusat menganggap kita baik-baik saja dan memilih keputusan sendiri mana yang terbaik menurut mereka," kata Aris, Ahad (28/7/2018), dilansir
potretnews.com dari
tribunnews.com.Dikatakan Aris, selama ini masyarakat Riau hidup dengan kemiskinan, padahal memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Karena dikelola pihaknasing, akhirnya putaran uang tidak terjadi di Riau."Kita sudah rasakan selama ini, migas kita dikelola asing. Orang bingung, atas minyak bawah minyak tapi mengapa masyarakat kita masih banyak yang hidup miskin," ulasnya.
Setelah 93 tahun dikelola oleh asing, menurut Aris sudah saatnya Riau bergerak dan mendapatkan haknya untuk mengelola kekayaan alam sendiri."Selain itu, kita juga mengejar Participating Interest (PI), sebagaimana diatur dalam undang-undang, setelah habis masa kontrak operator lama, maka 10 persen dari penghasilan diberikan untuk daerah, kita berhak mendapatkan itu," imbuhnya.Karena itu, menurut Aris perjuangan untuk Blok Rokan tersebut harus dilakukan dari sekarang, dan tidak menunggu-nunggu lagi. Karena dikhawatirkan akan diputuskan segera oleh pemerintah pusat."Kalau tidak dari sekarang, nanti keburu diputuskan oleh pusat, karena itu, kita harus bergerak dari sekarang, kalau tidak, maka kita akan menunggu 25 tahun selanjutnya. Kami dari para pakar Migas di Riau juga siap turun, ini bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk generasi kita selanjutnya di Riau," tuturnya. ***
Editor:Akham Sophian