Dewan Nilai Kontribusi BUMD untuk PAD Siak Minim

SIAK, POTRETNEWS.com  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak menilai kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2017 lalu mengalami penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Ketua Panitia Khusus LPJ DPRD Siak, Syamsurizal, secara garis besar BUMD yang berada dibawah kendali Pemda Siak harus mengevaluasi kinerja mereka agar memberikan kontribusi lebih terhadap PAD.

Sebagai contoh kata Syamsurizal, PT Permodalan Siak (Persi). Laba yang disetorkan ke Pemda Siak tahun 2017 lalu hanya Rp 867 Juta. Dikarenakan pencapaian kredit macet alias masih terkendala dan belum mencapai target.

Sementara di tahun 2018 ini, perusahan milik daerah Siak itu berkomitmen laba yang akan disetorkan ke Pemda Siak sebesar Rp 1,4 Miliar. Namun, berkaca sejak dua tahun terakhir laporan audit mereka selalu terlambat, membuat DPRD Siak agak ragu setoran yang mereka janjikan itu tercapai.

"Kebijakan pemerintah daerah terhadap PT Persi juga masih banyak yang belum terealisasi. Mereka harus belajar dari temuan BPK 2011 lalu, bahwa ada temuan sebesar Rp 10 M terkait pupuk dan beras," kata Syamsurizal, Rabu (25/7/2018).

Sementara untuk PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), menurut Syamsurizal sejak tahun 2017 lalu belum bisa memberikan deviden ke Pemda Siak. Bahkan revisi master plan belum dilaksanakan. Sebab master plan dari kementrian tidak sesuai dengan koordinat.

Belum lagi, lanjut Syamsurizal, permasalahan Amdal. Sebab Amdal tahun 2005 harus direvisi kembali. Karena Amdal-nya hanya tiga bidang yakni alat perkayuan, industri hilir sawit dan nenas.

"Seharusnya juga dilakukan pematangan lahan. Karena setiap investor masuk selalu mempertanyakan kematangan lahan, air dan listrik," ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Siak tersebut.

Menurut Syamsurizal, beberapa tahun terakhir perusahaan milik daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD hanya PT Bumi Siak Pusako (BSP). Namun, dengan naik turunnya harga minyak dipasaran Internasional dan menurunnya produksi minyak perusahaan, ditakuti kontribusi mereka terhadap PAD juga akan menurun.

Apalagi akibat menurunnya produksi minyak itu, eksplorasi minyak sumur baru tidak dapat dilakukan. Sebab setiap eksplorasi sumur baru harus mendapat izin dari SKK migas. Sementara SKK migas baru bisa mengizinkan berdasarkan harga minyak dipasaran Internasional.

"Karena banyaknya permasalahan yang dihadapi BUMD Siak, Pansus memberikan beberapa solusi, diantaranya penyelarasan visi misi dibentuknya BUMD. Karena dibentuknya BUMD antara lain untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan PAD," terang Syamsurizal.

Solusi lainnya, perlu adanya perencanaan yang matang berupa kajian akademik tentang Bisnis Plan. Perusahaan juga harus mengkaji resiko rugi atau untungnya ketika ingin berinvestasi. Selain itu, perusahaan juga harus berkerjasama dengan Pemda Siak dalam melakukan rencana kerja.

"Kita juga mendukung penuh usaha serta perjuangan Pemda Siak dan PT BSP mengelola CPP Block. Sebab PT BSP telah memiliki pengalaman mengelola CPP Block sejak Agustus 2002 silam. Selain itu PT BSP juga memiliki tenaga ahli di bidang pengelolaan pertambangan. Artinya secara mandiri mereka dapat mengelola CPP Block tanpa ada kaitannya dengan pihak lain," jelas Syamsurizal.***