Chevron Bakal Dipanggil DPRD Riau karena Tak Pernah Berikan Jatah Hak Partisipasi 10 Persen ke Pemprov

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Komisi IV DPRD Riau membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertambangan berencana memanggil BP Migas dan Dinas ESDM pada 7 atau 10 Juli mendatang. Menurut Anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar, pemanggilan itu guna mempertanyakan masalah Partisipating Interesting (PI) atau hak partisipasi (daerah) kepada dinas terkait.

"Jadi, di Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 ada yang namanya PI, yakni 10 persen keuntungan perusahaan migas yang beroperasi di suatu kawasan harus memberi kontribusi sebesar 10 persen kepada pemda," kata Asri, Senin (25/6/2018), dilansir potretnews.com dari riauonline.co.id.

Setelah menggelar pertemuan dengan BP Migas dan ESDM, imbuh Ketua DPD Partai Demokrat Riau ini, DPRD selanjutnya akan memanggil beberapa perusahaan yang disinyalir belum memberikan PI-nya kepada Pemprov Riau.

"Setelah itu kita panggil, Chevron, BSP, dan Pertamina, terkait PI ini, karena selama ini belum ada laporan, khusus untuk Bumi Siak Pusako (BSP) sudah mulai memberikan PI-nya," beber Asri.

Selama ini, lanjut Asri, perusahaan seperti Chevron tidak pernah memberikan PI kepada pemprov, dan ia akan mempertanyakan hal ini kepada pihak Chevron langsung saat hearing mendatang.

"Kita akan pertanyakan betul, ke mana dana itu selama ini? Akan kita hitung dan kita bongkar, dana CSR pun tidak ada laporan," ulasnya.

"Apa mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Apa mereka ingin melanggar keppres, permen, atau mereka sengaja tidak membantu Riau," ulasnya lagi.

Lebih lanjut, Asri menerangkan selama ini Riau dipandang sebagai provinsi yang kaya, namun hingga saat ini masih banyak masyarakatnya yang jauh dari kata sejahtera.

"Riau ini kaya dengan hasil buminya, anekdotnya kan begitu, tapi masyarakat Sakai masih berjalan tanpa baju dan celana, artinya kemiskinan masih melanda, kekayaan Riau tidak ada dampaknya bagi mereka," tandas Asri Auzar. ***

Editor:
Akham Sophian