Cerita Miris dari Inhil; Gara-gara Belasan Ribu Pohon Kelapa Mati, Anak-anak Putus Sekolah akibat Orang Tua Tak Lagi Bekerja

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pihak DPRD Riau akan segera memanggil beberapa perusahaan yang diduga terlibat membuat rugi masyarakat di Kecamatan Concong, Gaung, Kuindra, dan Tanahmerah, Kabupaten Indragiri Hilir, hingga menyebabkan ribuan pohon kelapa masyarakat mati. Salah seorang Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan Indragiri Hilir, Abdul Wahid mengatakan, pihaknya meminta agar pihak perusahaan bertanggung jawab atas matinya pohon kelapa masyarakat.

"Kita akan panggil perusahaan tersebut, kondisi ini sudah membuat masyarakat sengsara, berkemungkinan setelah Lebaran. Banyak anak-anak tidak sekolah karena orang tuanya tidak ada mata pencarian lagi, mereka kesusahan," kata Wahid, Ahad (10/6/2018).

Jika ditotalkan lahan seluruhnya, menurut Wahid jumlahnya mencapai 15 ribu hektar, sehingga benar-benar membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

"Karena mata pencarian mereka sudah tidak ada lagi. Bagaimanapun kelapa harus dilestarikan," ujarnya, dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Sementara itu, kuasa hukum masyarakat, Chairul Salim mengatakan, kejadian tersebut berawal dari beberapa tahun lalu perusahaan yang beroperasi di 4 kecamatan tersebut melakukan penebangan kayu, kemudian dibiarkan membusuk.

Akibatnya, pohon kelapa masyarakat menjadi berhama, dan mulai banyak yang mati. Pihak masyarakat kemudian mengadu kepada bupati, pada saat itu didatangkanlah tim ahli, dan mencek kondisi tersebut.

"Kemudian tim ahli menyatakan hama tersebut memang berasal dari kayu tersebut," kata Chairul.

Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah setempat menurut Chairul tidak lagi pro kepada masyarakat. Bahkan menurutnya tidak perlu dilakukan ganti rugi. "Dampaknya dahsyat, memiskinkan masyarakat secara langsung," imbuhnya.

Karena itu, Chairul juga mengatakan, pihaknya menyurati pihak dinas terkait kemudian juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar bisa melakukan pengecekan dan menindaklanjuti persoalan tersebut. ***

Editor:
Akham Sophian