Demo Depan Kantor Bupati Siak, Warga Kian Tak Percaya dengan Pemerintahan Jokowi, Ini Buktinya....

SIAK, POTRETNEWS.com - Spanduk sepanjang 3 meter terbentang di depan pintu masuk Kantor Bupati Siak, Kecamatan Mempura, Senin (14/5/2018). Spanduk berwarna merah, putih dan hitam ini, dengan huruf kapital besar menuliskan "5 Presiden + Jokowi Tak Mampu Memerdekakan Petani Dari Penjajahan PT Arara Abadi", dipegang dua orang ibu-ibu.

Mereka merupakan warga Dusun Doral, Kampung Dosan, Kecamatan Pusako yang ikut demo dengan puluhan warga lainnya, menuntut agar PT Arara Abadi mengembalikan tanah yang diserobot perusahan.

Pantauan potretnews.com, bukan hanya spanduk yang dipegang ibu-ibu itu saja yang terbentang di depan kantor Bupati Siak. Masih ada tiga sampai empat spanduk yang terbentang sambil di pegang oleh pendemo di sana.

Spanduk itu mereka bentangkan sebagai buntut kekecewaan kepada pemerintah lantaran lahan mereka diserobot PT Arara Abadi.

Menurut Nurkianto (44 tahun), warga Doral saat diwawancara mengatakan, lahan yang diserobot perusahan Grup Sinarmas tersebut diperkirakan 1 Kilometer kiri-kanan jalan sepanjang 15 Kilometer. Atau jika dijumlahkan seluas 3000 Hektar.

"Padahal semua warga di sana sudah punya sertifikat sejak tahun 1990. Konflik dengan perusahan mulai sejak 2004. Hingga sekarang belum selesai," kata dia.

Tidak hanya permasalahan lahan saja, masyarakat juga menuntut agar pihak perusahan tidak melarang masyarakat untuk melintasi jalan yang di klem perusahan milik mereka.

"Jalan itu dijaga security, sebab di sana didirikan perusahan pos jaga. Jadi, perusahan melarang masyarakat melintasi jalan tersebut. Padahal di dalam sana, bukan hanya perkebunan warga. Namun juga ada pemukiman," kata Nurkianto.

"Bahkan kita mau membawa material bangunan saja dilarang. Padahal rumah saya atapnya sudah banyak yang bocor. Bawa bibit sawit juga tak bisa, langsung di hadang Security perusahan," tambahnya.

Untuk itu, kata dia, masyarakat sangat berharap kepada pemerintah daerah agar lahan mereka dapat dikembalikan perusahan. "Kita meminta Pemkab tegas mengenai permasalahan ini. Jangan lembek. Kan dulu pernah kita duduk semeja dengan perusahan dan pemerintah daerah diwakili Camat Pusako mencari solusinya. Namun sampai saat ini, Pemkab Siak belum menindak lanjuti hasil rapat tersebut," ungkapnya. ***