Bantuan Pendidikan yang Diajukan dengan Data Palsu Tidak Bisa Dicairkan meski Sudah Ditetapkan sebagai Penerima

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Biro Kesra melakukan seleksi dengan ketat pada mahasiswa penerima bantuan pendidikan tidak mampu. Bagi mahasiswa yang melakukan manipulasi data saat pengajuan maka tidak akan dicairkan meskipun sudah ditetapkan sebagai penerima.

"Jika tidak mengajukan tentunya datanya dan syarat untuk pencairan tidak lengkap maka tidak akan dicairkan bantuan pendidikan itu,” kata Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau Masrul Kasmi, Ahad (6/5/2018), dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Makanya proses seleksi dan administrasi menurut Masrul Kasmi sudah dilakukan dengan penuh ketelitian, sehingga yang menerima bantuan pendidikan tersebut adalah mahasiswa yang membutuhkan.

"Kita ingin tepat sasaran saja, jangan sampai penerima bantuan pendidikan itu hanya pihak tertentu apalagi yang tidak sesuai kriteria,” ujarnya.

Sehingga Biro Kesra Setdaprov Riau juga memberikan kewenangan pada pihak kampus untuk memverifikasi nama-nama penerima bantuan pendidikan itu dan disesuaikan dengan syarat yang sudah diatur oleh kesra.

Di antaranya KTP dengan legalisir bersama KK, surat keterangan aktif kuliah, surat keterangan tidak menerima bantuan pendidikan dan surat pernyataan integritas dan syarat lainnya. "Dengan demikian tidak ada lagi celah bagi mahasiswa yang melakukan manipulasi data dan penerima betul-betul tepat sasaran,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui pemprov mulai mencairkan bantuan pendidikan kepada mahasiswa tidak mampu. Hingga saat ini baru 232 mahasiswa yang diajukan untuk dicairkan. "Ada yang sudah lengkap berkas datanya 232 orang dan sekarang diajukan ke BPKAD anggarannya Rp787 juta, segera dicairkan,” ujar Masrul Kasmi.

Sebagaimana seluruh mahasiswa yang ditetapkan menerima bantuan pendidikan tidak mampu tahun ini sebanyak 2400 ada 50 kampus yang sudah direkom yang ada di Riau.

"Yang lain masih menyiapkan syarat administrasi melalui kampus masing-masing, begitu tuntas maka kampus langsung mengajukan ke kesra dan kesra meneruskan untuk pencairan ke keuangan,” ujarnya.

Masrul Kasmy juga menegaskan tidak ada batas waktu dalam proses pencairan tersebut, pemerintah akan menunggu proses sampai syarat administrasi dari kampus lengkap. ”Yang sudah lengkap persyaratan administrasinya langsung dicairkan jadi tidak ada batas waktu,” tandas Masrul.

Mantan Wakil Bupati Kepulauan Meranti ini mengatakan bagi penerima yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui pengumuman Biro Kesra tetap akan diserahkan bantuan pendidikan tersebut.

"Tidak ada yang tidak menerima, selagi syarat dan administrasi semuanya lengkap,” ujar Masrul.

Untuk itu jika mau cepat dicairkan maka pihak kampus harus menyelesaikan segera proses administrasi berkas pencairan bantuan pendidikan itu. "Kampus harus segera menyiapkan berkas administrasinya," demikian penjelasan Masrul. ***

Editor:
Akham Sophian