DUMAI, POTRETNEWS.com - Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah II Sumatera menemukan lebih 5.000 ton limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di salah satu perusahaan di Kota Dumai, Riau. Kepala Gakkum Wilayah II Sumatera Eduwar Hutapea mengatakan, limbah B3 tersebut ditemukan di areal perusahaan PT Kawasan Industri Dumai (KID) yang bergerak di industri hilir pengolahan kelapa sawit.
”Limbah berbahaya yang kami temukan itu berupa sisa pembakaran batubara atau
fly ash dan
spent bleaching earth," kata Eduwar, Jumat (4/5/2018).Berdasarkan laman
merdeka.com yang dilansir
potretnews.com, limbah yang dimaksud merupakan jenis limbah terbesar hasil pengolahan kelapa sawit yang mengandung residu minyak tinggi, sehingga berpotensi mencemari lingkungan.Sementara limbah
fly ash merupakan limbah hasil pembakaran batu bara yang sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi bahan konstruksi bangunan.
Eduwar mengatakan limbah itu menumpuk di satu lahan yang tidak memiliki izin sehingga berpotensi merusak lingkungan sekitar.Ia mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan jenis kerusakan lingkungan akibat keberadaan limbah B3 tersebut.Namun, dia mengatakan dalam waktu dekat akan memeriksa dampak kerusakan lingkungan dengan memintai keterangan sejumlah ahli. "Ini yang kami masih terus selidiki dengan meminta keterangan saksi ahli terkait dampak lingkungannya," ujarnya.Ia menuturkan seluruh areal lahan yang menjadi lokasi penumpukan limbah tersebut saat ini telah disegel penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Selain itu, dia juga mengatakan pihaknya telah memeriksa petinggi perusahaan multinasional tersebut sebagai bagian dari upaya penyidikan.Hasil pemeriksaan sementara, dia mengatakan limbah tersebut telah menumpuk sejak 2012. "Artinya sudah enam tahun limbah itu tertahan di areal yang sama sekali tidak memiliki izin," tuturnya.
Dia menjelaskan pihaknya akan membawa temuan tersebut ke ranah pidana karena diduga kuat telah melanggar Pasal berlapis, di antaranya Pasal 98 jo Pasal 102 jo Pasal 103 jo Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."Ancaman hukuman penjara maksimal tiga tahun penjara dengan denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 3 miliar," ujarnya.Terkait temuan limbah tersebut, Gakkum KLHK II Sumatera membantah kecolongan. "Saya kira kita tidak kecolongan, karena memang jenis limbah itu baru diatur melalui PP 101 tahun 2014," terang Eduwar.Hingga berita ini tayang, belum ada pernyataan dari PT KID terkait temuan limbah berbahaya tersebut. ***
Editor:Akham Sophian