Duh, Sejumlah Kepala Desa di Rokan Hulu Ketahuan Jadi Pengurus Parpol

PASIRPANGARAIAN, POTRETNEWS.com - Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Rokan Hulu (Rohul), Riau, ‎Nono Patria Pratama, meminta seluruh kepala desa (kades), yang terlibat dalam kepengrusan partai politik (parpol) untuk menaati undang-undang yang berlaku. Dia mengingatkan, kades tidak boleh menjadi pengurus partai politik, sebagai mana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang di dalam Pasal 29 huruf G UU tersebut menyebutkan kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Bukan hanya itu saja, larangan tersebut juga ada dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 16, sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan merangkap jabatan.

”UU jelas mengatur larangan Kades menjadi pengurus di partai politik, kalau mau juga menjadi pengurus partai politik silahkan mundur dari jabatan Kades nya," katanya, Senin (30/4/2018).

Dirinya melihat dan menemukan ada beberapa kades yang secara nyata masuk dalam kepengurusan partai politik aktif.

"Jadi secara tegas saya himbau Kalau kepala desa ingin menjadi pengurus Partai silahkan mundur dari kepala desa nya, dan itu tidak boleh jadi kepala desa," tandasnya, dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Nono juga meminta kepada partai-partai politik di Rohul untuk menaati peraturan ini. Pihaknya yang juga Partai Golkar mengkoreksi diri, bahwa kepala desa tidak dibenarkan menjadi pengurus politik di Partai Golkar.

Menurutnya, jika partai politik melibatkan melibatkan kedes menjadi pengurus dalam partai politik, tentunya akan menjadi polemik di masyarakat, dan kalau partai politik ini tidak mengindahkan maka akan pihaknya laporkan.

Nono meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menindak tegas, partai yang melibatkan kades dalam kepengurusannya.

"Mari kita menaati aturan berikan contoh yang baik, dan kami meminta kesadaran kepala desa dan dia masih aktif dan masuk dalam kepengurusan partai politik silahkan mengundurkan diri, jadi jangan rusak demokrasi kita di Rohul ini," imbuhnya.

Diterangkannya, sanksi jelas, bagi kepala desa aktif yang ikut dalam kepengurusan partai akan diberhentikan, jadi jangan coba-coba untuk menjadi pengurus partai, dan pemerintah harus tegas.

"Kepala daerah jangan menutup mata, lihat benar, jangan yang salah dikatakan benar dan benar dikatakan salah, ambil tindakan. Untuk Partai Golkar boleh dicek tidak ada kepala desa menjadi pengurus partai," terangnya.

Saat ditanya diwilayah mana saja dirinya melihat kepala desa menjadi pengurus aktif partai politik, Nono mengaku, ada beberapa wilayah yang ia lihat kadesnya terlibat kepengurusan partai politik.

"Saya lihat ada wilayah Pendalian IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Ujungbatu juga ada, harus ada ketegasan pemerintah," ungkapnya.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembagunan (PPP) H. Amron rosadi juga meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas kades yang terlibat dan menjadi pengurus partai politik.

"Ini sudah menyalahi aturan, mari berpolitik yang baik, kepengurusan PPP bersih dari kepala desa, mari bersama berdemokrasi yang baik dan tidak menyalahi aturan," pungkasnya. ***

Editor:
Akham Sophian