Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jangan Mau Disetir DPRD

MEDAN, POTRETNEWS.com - Peran Kepala Daerah dan DPRD harus saling melengkapi. Untuk itu Kepala Daerah harus mampu mengambil kebijakan pembangunan agar tidak disetir Anggota DPRD. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan banyak kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat korupsi akibat tidak mampu mengambil kebijakan dengan baik.

”Kepala daerah jangan mau ditekan oleh anggota DPRD. Mudah-mudahan dengan hadirnya pimpinan KPK di acara ini, besoknya tidak ada lagi OTT di Sumut,” kata Tjahjo Kumolo dalam acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut, Selasa (24/4/2018) lalu.

Menurut Tjahjo seperti dilansir potretnews.com dari medcom.id, area yang paling rawan korupsi adalah perencanaan anggaran. Pasalnya perencanaan anggaran sumber kerawanan korupsi karena terjadi kongkalikong. Tak hanya perencanaan anggaran, retribusi pajak, dana bansos, juga kerap dikorupsi.

”Ini harus dicermati. Kepala daerah harus mampu mengambil kebijakan pembangunan agar tidak disetir Anggota DPRD,” ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan beberapa kali diadakan penandatanganan fakta integritas anti korupsi di suatu daerah yang dihadiri oleh pimpinan KPK. Akan tetapi keesokannya terjadi kepala daerah yang ditangkap tangan KPK.

”Ada sahabat saya meneken fakta integritas di depan Ketua KPK, eh.. besoknya tertangkap tangan KPK. Berarti dia teken fakta integritas tidak menggunakan hati nurani,” tegas Tjahjo.

Tjahjo juga menyinggung anggaran pelaksanaan Pilkada di Sumut mencapai lebih dari Rp1 triliun yang berasal dari dana hibah. Karena itu, Tjahjo berharap KPU dan Bawaslu mampu mempertanggungjawabkan anggaran ini dengan baik.

"Proses Pilkada ini memerlukan biaya cukup besar. Saya yakin KPU dan Bawaslu mampu mempertanggungjawabkan ini dengan baik. Calon kepala daerah jangan hanya mengejar target jadi kepala daerah, tapi juga harus punya impian membangun Sumut," tegasnya.

Tjahjo mengajak para calon kepala daerah, penyelenggara pemilu dan masyarakat melawan politik uang. Para calon kepala daerah diajak adu konsep, gagasan, program untuk memajukan Sumut ke depannya.

”Panwas harus tegas. Paslon yang membagikan uang di saat kampanye harus ada tindakan tegas. Hindari bentuk apa pun politik uang. Mari adu konsep, gagasan, program. Jangan kampanye berujar kebencian, SARA, fitnah. Bangun optimisme di masyarakat untuk mau maju ke depan.”

Kegiatan ini dihadiri Pimpinan KPK Saut Situmorang, jajaran KPU Sumut, Bawaslu Sumut, dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah dan Djarot Saiful-Sihar Sitorus serta calon kepala daerah se-Sumatera Utara. ***

Editor:
Akham Sophian