Terancam Jadi DPO, Oknum Juru Bayar Sekretariat DPRD Rokan Hilir yang Diduga Bawa Kabur Uang Koran Rp200 Juta Diimbau Menyerah

BAGANSIAPIAPI, POTRETNEWS.com – Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Bangko di Bagansiapiapi, Kompol James Rajagukguk menyatakan, pihaknya akan memanggil oknum ASN yang menjadi juru bayar uang koran Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau untuk segera dimintai keterangan. Dia mengimbau kepada MR untuk beritikad baik dan segera menyerahkan diri sebelum ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).

”Ini sudah menjadi perintah kapolres sesuai dengan laporan dari rekan rekan media tadi malam," kata kapolsek kepada seluruh awak media usai kegiatan pers release pengungkapan kasus narkoba jenis sabu sabu pada hari Kamis (19/4/2018) di Mapolsek Bangko, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Mantan Kapolsek Tualang, Siak ini menyebutkan, penyidik nanti akan memeriksa seluruh dokumen serta rekapitulasi media untuk menelusuri apakah uang yang dibayarkan tersebut termasuk kategori penyalahgunaan anggaran atau tidak. Jika ada unsur korupsinya, maka pihaknya akan menyerahkan kasus tersebut ke Polres Rohil.

”Nanti kita lihat seluruh dokumen serta alur dari pembayaran dana tersebut apakah sudah memenuhi aturan yang ada atau tidak. Jika terindikasi ada modus korupsi, kita akan serahkan kasus ini ke tipikor,” ujarnya, dilansir potretnews.com dari GoRiau.com.

Kapolsek berharap, bendahara dan PPTK DPRD Rokan Hilir untuk segera mendudukkan persoalan kebenaran kasus penggelapan dana koran tersebut. Jika tidak segera diselesaikan, bakal banyak yang akan terseret.

"Ini kan hak, jadi harus dibayarkan. Saya dapat kabar ada media fiktif yang dibayarkan oleh oknum itu, ini akan kami lidik. Dalam proses hukum membayar suatu barang yang tidak ada bukti fisiknya jelas melanggar hukum", tandas James Rajagukguk. 

Sebagaimana berita sebelumnya, kasus penggelapan dana media cetak dan online sebesar Rp200 juta di Sekretariat DPRD Rokan Hilir yang diduga dilakukan oknum berinisial MR (38), dilaporkan perwakilan puluhan biro media ke pihak kepolisian pada hari Kamis (19/4/2018).

Sejak kemarin, MR telah menjadi ”buruan” seluruh biro media di Rokan Hilir mengingat MR berusaha mengelak untuk membayar tagihan langgaran koran tahun anggaran 2018.

”Kita ini sudah tua. Tak perlu lah dipermainkan seperti ini. Bukannya pembayaran dana koran harus sesuai dengan rekap yang sudah ada. Mengapa pula koran fiktif yang dibayar,” kata Azhar kesal.

Informasi yang diperoleh, sejumlah kepala biro di Rokan Hilir sudah berupaya untuk meminta MR membayarkan dana koran dan online sesuai dengan data yang sudah ada direkap. Namun sayangnya, MR masih tetap menerima kuitansi yang tidak jelas asal-usul media tersebut.

Ditambah lagi, ke mana MR pergi, dia sering dikawal oleh aparat berseragam sehingga menambah kesal para biro media yang sudah beberapa kali dijanjikan akan dibayar seluruhnya di Kantor DPRD. Namun hingga saat ini, keberadaan MR tidak diketahui dan tahunya beredar kabar dia sudah berada di Dumai.

Azhar (54), pelapor kasus dugaan penggelapan dana koran DPRD Rohil mengaku tidak akan ada jalan damai dengan MR mengingat rekan rekan media sudah kesal dengan tingkah polah PPTK yang sering mangkir saat pembayaran dana koran.

Menurutnya, kasus ini sebagai contoh bagi dinas lain yang sering membayar koran baik di rumah, diwarung atau pun di tempat tersembunyi.

”Tidak akan ada damai. Biar uang kami tidak dibayarkan yang penting kasus ini tetap lanjut,” kata Azhar yang diamini rekan rekan biro yang memenuhi kantor Polsek Bangko.

Menyikapi pengaduan para biro media, Kapolres Rokan Hilir, AKBP Sigit Adiwuryanto SH MH berjanji akan memproses laporan jika sudah ada bukti pendukung. ”Saat ini belum kita proses laporannya karena belum ada bukti pendukung. Apabila sudah ada tentu akan kita tindak lanjuti,” kata Sigit.

Berita yang dilansir potretnews.com dari laman GoRiau.com belum terkonfirmasi dengan MR. ***