Jaksa Tuntut Lahan Taman Nasional Tesso Nilo yang ”Dikuasai” Johannes Sitorus Dikembalikan untuk Negara

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) sidang tuntutan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penerbitan sertifikat lahan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menuntut sertifikat pengembalian lahan seluas 500 hektar lebih yang diterbitkan sertifikatnya oleh terdakwa kepada negara. Dari data yang diperoleh, duduk sebagai pesakitan dalam perkara inj, Para terdakwa, Zaiful Yusri, Subiakto, Hisbu Nazar, Abdul Rajab, Rusman Yatim, serta Edi Erisman

Lahan itu diterbitkan atas kepemilikan Johannes Sitorus. Dalam perkara ini bertindak sebagai saksi.

Dia juga sempat diadili dalam kasus dugaan penyerobotan lahan, tetapi lepas setelah eksepsinya diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, karena status perkara yang kedaluwarsa.

Berdasarkan laman tribunnews.com yang dilansir potretnews.com, 500 hektar lebih kawasan TNTN yang diterbitkan sertifikatnya disebut sebagai bentuk kerugian negara, karena merupakan aset negara yang dikuasai perorangan, tidak sesuai peruntukannya.

"Hilangnya aset menjadi kerugian negara. Kawasan hutan hilang menjadi kawasan lahan milik Johanes Sitorus. Kami mohonkan tanah dirampaskan untuk negara dan dikembalikan ke KLHK," sebut JPU Lexi membacakan berkas tuntutan, Kamis (12/4/2018) di hadapan majelis hakim yang dipimpin Bambang Miyanto.

Terkait upaya hukum ini, lebih lanjut Lexi menerangkan kepada usai persidangan, jika kejaksaan secara maksimal mampu melakukan tuntutan sita lahan atas Johanes Sitorus.

Secara hukum, yang bersangkutan bisa dikenakan pasal turut serta dalam perkara ini, hanya saja Johannes Sitorus telah diproses sidang dibPN Bangkinang dan dinyatakan lepas karena kedaluwarsanya perkara.

"Kita maksimal bisanya upaya hukum penyitaan lahan, sehingga tidak dikuasai lagi oleh Johanes Sitorus. Kalau kasusnya itu dulu kan sudah pernah disidang di Bangkinang, dan dinyatakan kedaluwarsa," tandasnya.

Perkara yang menyeret Johanes Sitorus duku diungkap oleh penyidik Pegawai Negeri (PPNS) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

Sayangnya begitu vonis lepas dengan diterimanya eksepsi terdakwa, penyidik PPNS KLHK tidak melakukan upaya hukum lainnya. ***

Editor:
Akham Sophian