MA Keluarkan Edaran: Tersangka Buron atau DPO Dilarang Ajukan Praperadilan

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO). Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 23 Maret 2018.

Larangan itu untuk menyikapi kecenderungan tersangka dalam status DPO mengajukan praperadilan. Namun demikian, situasi itu belum diatur perundang-undangan. Sehingga perlu adanya kepastian hukum melalui larangan ini.

”Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan," demikian bunyi Surat Edaran MA, Ahad (1/4/2018), dilansir potretnews.com dari kompas.com.

SEMA itu ditandatangani Ketua MA Hatta Ali. SEMA itu bernama ”Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO)”.

Dalam praktiknya belakangan terakhir, mereka yang buron mengajukan praperadilan lewat pengacara atau keluarganya dan tidak sedikit yang menang.

"Jika permohonan praperadilan tetap dimohonkan, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," ujar SEMA itu, dikutip dari detikcom.

Lalu, apakah putusan praperadilan di kasus itu bisa diajukan upaya hukum banding, kasasi atau PK? "Tidak dapat diajukan upaya hukum," cetus MA. ***

Editor:
Akham Sophian