Perencanaan Pembangunan Terkendala, Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Riau Konsultasi dengan Bappenas

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten (Pemkab)/pemerintah kota (pemkot) se-Riau konsultasi pembangunan Riau dengan Direktur Bappenas, Ervin Dimas di kantor Badan Penghubung Provinsi Riau, Jakarta, Selasa (27/3/2018) mereka juga sekaligus ingin mempertanyakan dana transfer daerah yang tertunda dari pusat. Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi menyampaikan, kendala pembangunan terhambat dengan transfer dana perimbangan yang terlambat masuk ke kas daerah, yang menyebabkan perencanaan pembangunan terkendala.

"Melalui pertemuan ini dapat diambil strategi dalam upaya mengambil dana yang bersumber dari APBN melalui jaringan yang kita miliki," kata dia.

Sementara itu, Sekdakab Indragiri Hilir (Inhil) Said Syarifuddin menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat membantu pembangunan jalan, Pengadaan air bersih, rumah layak huni untuk masyarakat pedesaan Inhil.

Selain itu, sebut Said, pemerintah pusat juga perlu melakukan pengembangan 530 ribu hektar lahan kelapa. Karena 85 persen lahan kelapa di Inhil merupakan milik masyarakat.

"Untuk itu diperlukan normalisasi kanal, dan peremajaan kelapa di Inhil. Itu harapan kami agar masyarakat bisa meningkatkan perekonomian,” harapnya.

Sedangkan Direktur Bappenas yang hadir dalam pertemuan itu, Erwin Dimas mengatakan dalam penganggaran ada tren penurunan anggaran Rp804 Triliun untuk tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Adanya tren ini perlu langkah-langkah strategis dan skala prioritas pembangunan.

Karena itu, Ervin mengajak pemerintah daerah di Riau untuk bersama-sama berjuang sesuai dengan bidang masing-masing.

”Apalagi saat ini ada dana Rp15 triliun yang belum ada proyeknya, yang akan di jalankan sesuai justifikasinya. Tentunya harus melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan pembangunan strategis yang akan kita laksanakan," ujarnya.

Pertemuan ini dipimpin Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi yang dihadiri, Sekdako Pekanbaru, Sekdakab Inhil, Sekdako Dumai, Sekdakab Rohil dan perwakilan daerah lainnya.

Sekda Laporkan Investasi Terhambat ke Pusat
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi menghadap ke pusat untuk melaporkan kondisi investasi yang terhambat di Riau akibat RTRW yang belum tuntas. Namun saat ini sudah ada titik terang RTRW Riau akan segera disahkan.

Dengan demikian lanjut sekda maka seluruh investasi yang terhambat selama ini ke Riau bisa berjalan dengan baik dan proses pembangunan juga tidak akan Terhambat lagi. Karena diakui Sekda banyak izin untuk perusahaan yang terhambat dalam beberapa tahun terakhir.

"Untuk izin itu ada 200 lebih Aplikasi pengajuan izin terhambat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ini akan bisa jalan semuanya,” ujar Ahmad Hijazi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang sendiri sudah meminta data ke Sekdaprov Riau terkait data investasi yang terhambat akibat lambatnya Pengesahan RTRW Riau.

"Untuk nilai Investasi saya masih himpunan dan semuanya nanti akan saya laporkan ke Kementerian ATR BPN, kita akui untuk angkanya juga sangat besar bahkan di Dumai saja sudah besar,” jelas Ahmad Hijazi.

Dengan sudah disahkannya Perda RTRW ini juga akan berdampak besar bagi Riau, karena perusahaan akan masuk dan pembangunan akan jalan yang akan menyerap tenaga kerja lebih besar lagi dan tentunya berdampak pada seluruh aspek perekonomian masyarakat.

"Yang jelas pengangguran berkurang dan ekonomi akan menggeliat lagi, dan pengaruhnya sangat besar bagi Riau. Makanya kita berharap segera dan jika bisa bulan ini saja disahkan, "jelas Sekda.

Sebagaimana diketahui saat ini tinggal validasi akhir di Kementerian LHK untuk RTRW Riau dan diharapkan paling lambat awal April sudah bisa disahkan Perda RTRW Riau tersebut.

Seperti diketahui Setelah direkap secara keseluruhan dari Kabupaten/Kota menurut data di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau jumlah investasi yang terhambat akibat belum tuntasnya RTRW Riau mencapai Rp53,9 triliun. (rls)