PANGKALANKERINCI, POTRETNEWS.com - Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, ada 10 hotel dan penginapan yang menunggak pajak hingga Februasi 2018 ini. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, Syafrizal SE, meminta pemda melalui BPKAD lebih proaktif lagi melakukan penagihan.
Pihaknya mendungkung langkah teguran tertulis yang dilayangkan kepada para pengusaha hotel dan penginapan.Bahkan teguran berikutnya segera dikirimkan jika pemilik usaha tak menggubris surat tersebut."Petugas juga harus lebih gesit dalam mengutip pajak ini. Kirimkan teguran sebagai prosedur administrasinya. Kita dukung dan bila diperlukan, kita ikut turun nanti," beber Syafrizal, Senin (26/3/2018), dilansir
potretnews.com dari
tribunnews.com.
Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, para pengusaha hotel dan penginapan harus menunjukan itikad baiknya dengan membayar kewajiban kepada pemda.Dengan demikian, iklim usaha di Pelalawan dapat terjaga dengan baik.Apalagi saat ini proses penghitungan pajak masih menggunakan sistem manual yakni dengan mengedepankan kejujuran pengelola yang melaporkan tingkat hunian dalam sebulan dikalikan 10 persen."Pengusaha juga jangan seperti main kucing-kucingan jugalah. Biar sama-sama enak kedepannya. Bulan April ada pelaporan SPT tahunan, ini juga kewajiban yang musti dijalankan pelaku usaha," imbuh Syafrizal.Dikatakannya, secara umum DPRD Pelalawan berupaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi sejak dua tahun lalu. Sehingga PAD bisa melampaui target dan bisa menutupi defisit anggaran yang setiap tahun terjadi. ***
Editor:Akham Sophian