Politisi Ini Minta Pemerintah Jangan ”PHP” Rakyat Riau soal Premium, ”Kalau Stoknya Diputus, Diputus Saja...!”

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Wakil Ketua Pansus Revisi Perda Pertalite DPRD Riau Aherson meminta komitmen pemerintah dalam penyediaan premium dan pertalite di Riau ini. "Kalau stok premium diputus, diputus saja, jangan dibikin masyarakat berharap (istilah yang popular PHP alias pemberian harapan palsu [PHP], red), kalau memang diputus, jelas harga pertalite kita perjuangkan," ungkapnya, Selasa (20/3/2018).

Dikatakan Politisi Demokrat ini, kalau komitmen pemerintah misalnya ada 50 persen premium, masyarakat tidak keberatan dengan pajak 10 persen ini.

"Karena ada stok sekitar 50 persen premium, ini kan bisa dipakai oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah," imbuhnya dilansir potretnews.com dari riauonline.co.id.

Diakui Politisi Dapil Inhu Kuansing ini, semasa dirinya masih menjabat sebagai Ketua Komisi III, memang ia yang menentukan pajak 10 persen ini.

"Tapi waktu itu kan pertalite hanya 10 persen, tapi sekarang kan terbalik, pertalite mencapai 90 persen," tuturnya.

Dulu, lanjut Aherson, semasa pemerintahan SBY, pemerintah berani menaikkan harga premium dengan beberapa pertimbangan, berbeda dengan sekarang.

"Saat ini kan pemerintah memaksa rakyat beli pertalite. Dilihat dari oktannya, perbandingan oktan premium dan pertalite hanya 9 persen, jadi ini hanya mengubah warna kuning jadi hijau saja saya rasa, begitu juga dengan solar," pungkasnya. ***

Editor:
Akham Sophian