Pejabat dan Anggota Dewan Tak Perlu Takut Lapor Harta ke KPK, ”Kalau Tidak Korupsi Kenapa Harus Risih?”

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatra II KPK Adliansyah Malik Nasution menyampaikan setiap penyelenggara negara harus melaporkan kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Penyampaian LHKPN merupakan tanggung jawab moral seseorang penyelenggara negara dan apabila tidak menyampaikan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku khususnya sanksi berdasarkan PP 53,"ujar Adliansyah Malik Nasution, Ahad (18/3/2018).

Menurut Adliansyah seharusnya jika pejabat tersebut tidak melakukan korupsi dan kesalahan maka tidak perlu ditakuti atau dihindari pelaporan harta ke KPK.

"Hemat saya tidak ada alasan penyelenggara negara untuk tidak menyampaikan LHKPN. Karena merupakan pertanggungjawaban moral kepada masayarakat. Dengan kata lain kalau tidak korupsi kenapa harus risih, "jelas Adliansyah, dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Makanya lanjut Adliansyah disamping diatur pada UU 28 tahun 2009 tentang penyelenggara negara yang harus lapor LHKPN juga diatur pada masing-masing Peraturan Kada agar yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan Surat Peringatan Tertulis dan ditunda penerimaan hak-hak nya seperti Tambahan Penghasilan Pegawai.

"Harus ada sanksi tegas karena ini sebagai bentuk kewajiban dalam melaporkan kekayaan, daerah juga harus tegas," ujarnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan ternyata masih ada 13 pejabat penyelenggara negara dari Anggota DPRD Provinsi Riau yang belum pernah sama sekali laporkan harta kekayaan.

Hal ini dijelaskan KPK pada kegiatan evaluasi Rencana Aksi KPK tahun 2017 di Riau. Disebutkan 13 pejabat tersebut belum pernah sama sekali melaporkan harta kekayaan atau LHKPN.

"Masih ada 13 wakil rakyat di Riau belum lakukan LHKPN dari jumlah keseluruhan 61 orang," ujar Perwakilan KPK untuk Pendampingan Riau Juned Junaidi saat acara evaluasi berlangsung.

Dari 65 anggota tersebut sudah 35 anggota dewan yang belum melakukan update kembali LHKPN. "Jadi mohon sekwannya ngingatkan wakil rakyatnya. Jangan sampai tidak melapor, "ujar Juned.

Juned juga dalam kesempatan itu mengapresiasi Pemprov Riau karena capaian LHKPN pejabatnya sudah mencapai 100 persen dari total wajib lapor LHKPN di Pemprov sebanyak 70 pejabat. "LHKPN itu diwajibkan bagi pejabat eselon II, perlu diapresiasi Pemprov Riau sudah 100 persen," demikian Juned Junaidi. ***

Editor:
Akham Sophian