Kejari Pelalawan Segera Berkoordinasi dengan BPKP Dalami Dugaan Korupsi Dana Paskibraka

PANGKALANKERINCI, POTRETNEWS.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Riau, terus mendalami kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Pelalawan tahun 2015. Perkara rasuah itu telah diselidiki sejak 2017 lalu. Saat ini jaksa penyidik tengah berkoordinasi dengan Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Riau.

Untuk melakukan penghitungan kerugian negara yang timbul dalam anggaran Paskibraka tahun 2015 itu. Dalam waktu dekat, Seksi Pidana Khusus (Pidsus) akan melakukan ekspose perkara ke BPKP.

”Jika waktunya sudah ketemu, kita akan ekspos ke BPKP Riau. Dalam rangka menghitung kerugian negara," ungkap Kasi Pidsus Kejari Pelalawan, Lasargi Marel, Ahad (11/3/2018), dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Dalam perkara korupsi dana Paskibraka harus ada kerugian negara yang timbul, agar penyelidikan hingga penyidikan dapat dilanjutkan. Hal itulah yang diminta dari BPKP sebagai ahli dibidang penghitungan kerugian negara secara resmi.

Selam menyelidiki kasus ini, jaksa telah memanggil belasan saksi. Korps Adhyaksa telah memintai keterangan dari pihak Disbudarpora sebagai pelaksana kegiatan mulai dari kepala dinas, sekretaris, PPK, PPTK, hingga panitia lainnya.

Polisi juga memanggil peserta paskibraka dan pihak lain yang ikut dalam penggunaan anggaran itu. "Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Tinggal ke BPKP saja. Kalau saksi sudah ada belasanlah kita periksa," tandas mantan Kasi Intelijen Kejari Kampar ini.

Seperti diketahui, jaksa mencium bau rasuah dalam penggunaan dana Paskibraka tahun 2015 di Disbudparpora Pelalawan.

Anggaran yang disedot mencapai Rp2 miliar nyaris habis untuk kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahun itu. Dinilai ada kejanggalan dan laporan yang tidak rasional dalam penggunaan uang negara tersebut. ***

Editor:
Akham Sophian