Hasil Evaluasi dan Perkara di KPK: Korupsi Kebanyakan Terjadi karena Persekongkolan Penguasa dan Pengusaha!

PONTIANAK, POTRETNEWS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui jika tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia merupakan hasil persekongkolan antara penguasa dan pengusaha. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat Rakor dan Penandatangan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (8/3/2018)

"Dari hasil evaluasi dan perkara yang ada di KPK, korupsi tindak pidana terjadi karena adanya persekongkolan antara penguasa dan pengusaha sebagai pihak yang menyuap. Pasti berdua karena ada yang menerima dan ada yang menyuap. KPK hadir untuk mengantisipasi hal ini agar ada efek jera," kata Alexander, dilansir potretnews.com dari okezone.com.

Mengantisipasi hal itu, KPK bekerjasama dengan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah melalui penandatanganan komitmen bersama untuk tidak melakukan korupsi.

"Dari hasil kajian KPK, ada titik rawan di beberapa bidang tindak pidana korupsi, yaitu salah satunya melalui penganggaran penyusunan APBD," jelasnya.

Pelaku korupsi, lanjut Alexander, paling banyak dilakukan oleh pengusaha diikuti pejabat Eselon 1 sampai ke tingkat kepala daerah. Aksi korupsi itu karena proses penganggaran yang tidak sesuai kebutuhan, namun mengakomodasi pihak tertentu sehingga tindak pidana korupsi terjadi.

"80 persen menyangkut barang dan jasa, dan tindak pidana UU Nomor 20 ada 17 lokasi, menyangkut keuangan negara Pasal 2 dan 3 yaitu Penggelembungan ATS yang tidak sesuai spesifikasi, suap, masalah gratifikasi yang menjadi perhatian KPK," paparnya.

Alexander mengatakan bahwa KPK berinisiatif mendorong unit gratifikasi di setiap daerah yang akan menerima laporan di daerah terkait tindak pidana korupsi. "Harapan kami sebelum diterima, pemangku jabatan menolak gratifikasi dari pihak manapun," katanya lagi. ***

Editor:
Akham Sophian