Di Balik Ramai-ramai Anggota DPR RI Maju Pilkada 2018, padahal pada Pilkada 2015 Cuma Empat Orang Saja yang Sukses

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 yang digelar 171 daerah se-Indonesia pada 27 Jumi mendatang, menimbulkan keramaian di sejumlah daerah. Proses pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah memancing dinamika yang menarik. Menariknya, tidak sedikit anggota DPR maju dalam Pilkada serentak tahun ini. Apa pemicunya?

Sedikitnya terdapat 11 anggota DPR RI yang turut meramaikan kontestasi Pilkada serentak di 2018 ini. Jumlah ini melebihi angka sebelumnya saat Pilkada serentak gelombang pertama pada Desember 2015 lalu. Saat itu, terdapat 10 anggota DPR RI yang maju dalam kontestasi pilkada. Sementara yang sukses hanya empat politisi saja. Lainnya, keok.

Dilansir potretnews.com dari inilah.com, merujuk sejumlah rekomendasi partai politik dan pendaftaran sejumlah kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah di sejumlah daerah di Indonesia, sedikitnya 11 anggota DPR yang maju dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini.

Pertama anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR. Ia didaulat PDI Perjuangan maju dalam Pilkada Provinis Jawa Barat sebagai Calon Gubernur Jawa Barat bersama Irjen Pol Anton Charliyan.

Kedua, anggota Fraksi PKB DPR RI Ida Fauziyah yang juga Ketua Fraksi PKB DPR RI di detik terakhir pendaftaran Pilkada, ia dimajukan sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Tengah mendampingi Sudirman Said. Pasangan ini mendapat dukungan dari koalisi Partai Gerindra, PKB, PKS dan PAN.

Ketiga, anggota Fraksi PKB DPR RI Lukman Edy yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Ia maju untuk kedua kalinya dalam perebutan kursi Gubernur Riau. Ia didampingi Haridanto sebagai calon wakil gubernur.

Keempat, anggota Fraksi Partai NasDem Victro Laiskodat. Sempat memunculkan polemik di awal Agustus lalu terkait pidatonya di hadapan konstituennya, Viktor mantap maju sebagai calon Gubernur NTT. Victor didampingi Yosep Naisoi.

Di Provinsi NTT, tak hanya Victor dari DPR yang maju dalam gelanggang Pilkada provinsi. Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR juga maju menjadi calon gubernur NTT untuk kali keduanya. Benny merupakan anggota DPR kelima yang mendaftar sebagai calon gubernur.

Di Provinsi NTB, anggota Fraksi PKS DPR RI Zulkifliemansyah maju sebagai calon Gubernur NTB. Anggota Komisi XI DPR RI ini maju menjadi calon Gubernur NTB didampiugi Siti Rohmi. Doktor lulusan Amerika ini merupakan anggota DPR keenam yang maju dalam pilkada tahun 2018 ini.

Ketujuh, politisi PKB Anna Muawwanah maju sebagai calon Bupati Bojonegoro Jawa Timur. Politsi senior PKB ini merupakan anggota DPR tiga periode di DPR RI. Ia menantang kandidat lainnya yang diajukan PAN yang tak lain istri bupati petahana Suyoto.

Kedelapan, Abdul Malik Haramain yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini merupakan politisi PKB. Ia maju sebagai calon Bupati Kabupaten Probolinggo. Selain Malik di Kota Probolinggo juga diramaikan dengan majunya Hadi Zainal Abidin yang dikenal dengan sebutan Habib Hadi. Anggota Komisi XI ini juga merupakan politisi PKB.

Di jelang penutupan pendaftaran, nama anggota Komisi VIII dari FPDIP Puti Guntur Sukarno maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur mendampingi Saifullah Yusuf. Masuknya nama Puti menggantikan Abdullah Azwar Anas yang mundur dari pencalonan di Jawa Timur. Puti merupakan orang kesepuluh dari DPR yang maju dalam Pilkada tahun 2018 ini.

Dari Provinsi Bali, anggota Komisi X DPR RI I Wayan Koster maju menjadi calon Gubernur Provinsi Bali. Ia dimajukan oleh PDI Perjuangan. Ia merupakan anggota DPR kesebelas yang maju dalam Pilkada 2018.

Majunya sejumlah anggota DPR dalam Pilkada serentak ini tentu dapat dipahami. Anggota DPR merupakan kader partai politik yang memiliki tugas kepartaian. Di sisi lain, partai politik memiliki fungsi sebagai wadah rekrutmen kepemimpinan di ruang publik, termasuk posisi kepala daerah.

Alasan lainnya, banyaknya anggota DPR RI yang maju dalam Pilkada ini juga besar kemungkinan terkait kalender politik yang cenderung berdekatan antara pelaksanaan Pilkada serentak pada Pilkada 2018 dengan tahapan proses pemilu 2019 mendatang. Meski perlu digarisbawahi, setelah KPU menetapkan seseorang sebagai peserta Pilkada, merujuk Pasal 7 huruf s UU No 10 Tahun 2016 bagi anggota DPR yang maju dalam Pilkada harus mundur dari jabatannya.

Situasi ini akan memudahkan bagi anggota DPR yang maju dalam Pilkada dalam menentukan pilihan untuk maju dalam Pilkada serentak ini. Secara praktis, bila anggota DPR yang maju dalam Pilkada serentak ini gagal dalam kontestasi, maka yang bersangkutan masih ada jeda waktu untuk maju kembali dalam proses pemilu legislatif yang digelar pada 17 April 2019.

Dengan kata lain, meskipun anggota DPR RI gagal dalam Pilkada, kursi yang ditinggalkan di DPR tak begitu lama ditinggalkan mengingat sisa masa jabatan tak kurang dari 1,5 tahun hingga akhir September 2019 mendatang. Kalender politik yang berdekatan antara Pilkada serentak dengan pemilu legislatif ini bisa saja menjadi pemicu ramai-ramainya anggota DPR maju dalam Pilkada.

Padahal bila dikalkulasi dari income antara menjadi anggota DPR dengan kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota secara matematik tentu lebih banyak diterima sebagai anggota DPR. Namun, posisi kepala daerah dengan kewenangan yang dimiliki, tentu menggiurkan siapa saja yang ingin kembali ke daerahnya. Setidaknya, protokoler dan berbagai fasilitas yang dimilikinya.

Siapa yang bakal mendulang kemenangan seperti empat kolega mereka pada Pilkada 2015 silam? ***

Editor:
Akham Sophian