Porsi Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat Riau Terbesar di Sumatera, Melebihi Provinsi Lain yang Jumlah APBD-nya Lebih Banyak

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Untuk melihat apakah anggaran perjalanan dinas Provinsi Riau merupakan bentuk pemborosan APBD Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau membandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Sumatera yang memiliki jumlah APBD yang lebih besar atau hampir sama dengan provinsi Riau. Daerah tersebut yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan.

Secara proporsi dari jumlah total belanja daerah, perjalanan Provinsi Riau terbesar dibandingkan dengan tiga daerah lainnya itu.

Sumut misalnya, APBD sebesar Rp13,01 Triliun menganggarkan biaya perjalanan dinas hanya 3,6% dari total APBDnya (Rp476,4 Miliar).

Provinsi Sumbar dengan APBD sebesar Rp6,1 triliun, perjalanan dinas 3,2% (Rp200 miliar), sementara Sumsel dengan APBD sebesar 3,6% dari total APDBnya (Rp248,4 miliar).

Sementara Provinsi Riau menganggaran perjalanan dinasnya mencapai 4,13% dari total belanja daerahnya.

”Kondisi tersebut secara jelas menggambarkan bahwa Provinsi Riau boros dalam menganggarkan perjalanan dinas. Bahkan jika dibandingkan, daerah-daerah tersebut memiliki jumlah kabupaten/kotanya jauh lebih banyak dari pada Provinsi Riau. Provinsi Sumut 33 kabupaten, Sumbar 19 Kabupaten/kota, Sumsel 17 Kabupaten/kota, sementara Riau hanya 12 Kabupaten/kota,” papar peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Triono Hadi, dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Perjalanan Dinas ”Berbagi” APBD di DPRD Riau 54% (Rp197 miliar) dari total anggaran 2018 di Sekretariat DPRD Riau sebesar Rp363 miliar, digunakan untuk perjalanan dinas, sedangkan 21% (Rp76 miliar) digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan.

Sisanya digunakan untuk kegiatan rapat dan alat tulis kantor termasuk membiayai tenaga ahli dan pengamanan kantor DPRD.

Kemudian kata Triono Hadi, anggaran perjalanan dinas DPRD Riau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 3 daerah lainnya bahkan mencapai 3 kali lipatnya, sementara jumlah orang (anggota) DPRD-nya jauh lebih sedikit.

Misalnya Provinsi Sumut, jumlah anggota DPRD-nya sebanyak 100 anggota dengan 33 kabupaten/kota sedangkan Provinsi Sumsel jumlah anggota DPRD-nya 75 dengan 17 wilayah kabupaten.

"Selain jumlahnya yang fantastis, lebih besar dari daerah-daerah lainnya, Fitra Riau juga menilai anggaran perjalanan dinas yang dialokasikan untuk DPRD Riau, seolah-seolah ajang berbagi APBD yang dimasukkan dalam biaya perjalanan dinas," jelas Triono.

Alokasi anggaran untuk belanja perjalanan dinas di DPRD Riau 80% digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah, 7% anggaran digunakan untuk perjalanan dinas luar negeri. Sementara 12% alokasi anggaran yang digunakan untuk perjalanan dalam daerah.

Kemudian lanjut Triono, berdasarkan Peraturan Gubenur Riau Nomor 29 tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan dinas, perjalanan luar daerah adalah perjalanan yang dilakukan di luar Provinsi Riau. Yaitu, perjalanan dinas ke provinsi lain atau ke pemerintah pusat sesuai dengan tugas-tugasnya.

Untuk melakukan perjalanan ini DPRD Provinsi harus mengalokasikan anggaran Rp158 miliar. Bahkan perjalanan dinas ke luar negeri juga masih akan dilakukan.

"Sementara perjalanan di dalam daerah porsinya sedikit, dan dapat dikatakan anggota DPRD akan lebih sering ke luar daerah daripada mengunjungi masyarakat. Sangat wajar jika disebut berbagi-bagi APBD melalui perjalanan dinas," ujarnya.

Tidak hanya itu, tahun 2018, DPRD juga mendapatkan jatah anggaran yang berkali lipat dari tahun sebelumnya. Seperti, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, perumahan dan operasional. Bahkan terdapat beberapa item anggaran tunjangan yang meningkat dua kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya.

"Anggaran ini berbentuk lumsump, kerja tidak kerja tunjangan tetap diberikan, tanpa melihat kinerja. Misalnya tunjangan komunikasi misalnya, meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya," ujarnya. ***

Editor:
Akham Sophian