Dua Direktur dan Tenaga Ahli Ditahan Kejati Riau Terkait Kasus Korupsi Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - ‎Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kembali menahan dua orang direktur dan tenaga ahli yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, Riau. Mereka langsung ditahan di Rutan Sialang Bungkuk Klas IIB Pekanbaru, usai dilakukan pemeriksaan kesehatan di Kejati Riau, pada Senin (5/3/2018) siang.

Ketiga tersangka ialah RY selaku Direktur CV Panca Mandiri Konsultan, K selaku Direktur PT Bumi Riau Lestari dan AA selaku tenaga ahli CV Panca Mandiri Konsultan.

‎Asisten Pidana Khusus Kejati Riau, Sugeng Riyanta mengatakan, ‎penyidik akan segera melimpahkan berkas tahap I ketiganya ke Jaksa Peneliti. "Mereka akan ditahan di Rutan mulai hari ini, seterusnya akan kita proses untuk pelimpahan tahap I berkas perkara, karena berkasnya sudah selesai untuk dilimpahkan ke Jaksa Peneliti," urainya, Senin (5/3/2018), dilansir potretnews.com dari jawapos.com.

Sugeng mengatakan, penahanan kepada ketiganya akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Apabila Jaksa Peneliti menyatakan P21 (berkas dinyatakan lengkap) maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengusulkan tahap II‎ (pelimpahan ke pengadilan).

Ketiga tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang ‎Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

‎Sementara itu, beberapa waktu lalu Kejati Riau juga telah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka lainnya yakni Dwi Agus Sumarno selaku Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada) Riau, Rinaldi Mugni selaku konsultan pengawas dan Yulia J Baskoro selaku rekanan proyek.

‎Terhadap ketiga tersangka ini, JPU akan segera merampungkan berkasnya.‎"Berkasnya sudah P21, Insya Allah hari Rabu (7/3) sesuai jadwal akan tahap II," tuturnya.

Ia berharap, berkas perkara bisa segera dilimpahkan ke pengadilan agar masyarakat dapat mengetahui alur cerita kasus yang telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka ini.

Dari 18 orang yang telah ditetapkan tersangka, masih terdapat 12 orang yang belum ditahan. Nasib ke-12 orang yang statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ini akan ditentukan dalam waktu dekat.

"Sedangkan tersangka yang lain, yang statusnya PNS masih adaa 12 lagi. Ini akan ditentukan belakangan. Artinya berkas dan penahanan akan dilakukan setelah ini," jelasnya.

Adapun 12 tersangka yang belum ditahan diantaranya, satu orang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), satu orang dari Pejabat Pembuat Komitmen, lima orang dari tim Pokja Provinsi Riau dan lima orang dari Pejabar Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Selain itu, Sugeng akan mempertimbangkan apabila ada dari salah seorang tersangka yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC). Tentunya mereka yang mengajukan diri sebagai JC akan diberikan hak-hak dan perlakuan yang berbeda.

"Kalau ada tersangka yang mengajukan diri sebagai JC, akan dipertimbangkan. Terhadapnya akan diberikan hak-hak atau perlakuan yang beda dengan tersangka yang lain, sambil akan di uji keterangannya nanti di pengadilan apakah dia konsisten dan pelimpahanya pun akan dibedakan dengan yang lain," tukasnya.

Penyidik kejaksaan menaksir kerugian negara mencapai Rp1,23 miliar dari proyek yang dianggarkan dari dana APBD Riau senilai Rp8 miliar tersebut.

Dalam RTH itu terdapat Tugu Integritas yang diresmikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo pada 10 Desember 2016 lalu pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Riau. Tugu itu sebagainya simbol bangkitnya Riau melawan korupsi.

Selain RTH Tunjuk Ajar Integritas, Kejati juga sedang mengusut RTH Kaca Mayang senilai Rp7 miliar. Penyidik dan tim ahli sudah turun melakukan penyelidikan ke RTH tersebut. ***

Editor:
Akham Sophian