Mendagri: Perencanaan Anggaran, Retribusi dan Pajak serta Dana Bansos Sektor ”Empuk” yang Rawan Dikorupsi Oknum Pejabat Negara

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjadi narasumber dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Institut Lembang Sembilan (IL-9) Tahun 2018 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, ia membeberkan sektor-sektor yang biasanya menjadi tempat "empuk" untuk disalahgunakan menjadi praktik korupsi.

Tjahjo mengatakan, korupsi telah menjadi penyakit masyarakat, khususnya oknum pejabat negara. Beberapa bidang yang rawan disalahgunakan untuk korupsi seperti perencanaan anggaran, retribusi dan pajak, dana bantuan sosial (bansos), serta pembelian barang serta jasa.

"Korupsi saya kira terkait perencanaan anggaran, baik di tingkat kota, provinsi, atau pusat. Perencanaan anggaran kunci utama maraknya korupsi," ujar Tjahjo, Senin (26/2/2018), dilansir potretnews.com dari okezone.com.

Menteri dari PDI Perjuangan itu mengungkapkan, selama KPK berdiri, ada 300 lebih kepala daerah ditangkap karena terlibat korupsi. "Belum lagi yang terhormat anggota DPR, DPRD, SKPD, swasta, dan lain sebagainya," terang dia.

Padahal, selama ini fungsi pencegahan, pembinaan, dan pemidanaan kasus rasuah telah berjalan. Tapi, oknum pejabat masih banyak yang belum kapok dengan perilaku koruptifnya.

"Selama saya sebagai Mendagri, mulai dari Sumut, Riau, Banten, Jambi, Sultra, Bengkulu, belum sekian bupati wali kota (terlibat kasus dugaan korupsi) dari perancanaan anggaran," ucap Tjahjo.

Dia menambahkan, sektor lain yang kerap menjadi lahan korupsi di antaranya retribusi dan pajak, dana bansos, dan pengadaan barang serta jasa, kemudian praktik jual-beli jabatan.

"Retribusi dan pajak yang gampang dimanipulasi. Lalu dana bansos. Mekanisme pembelian barang dan jasa, jual-beli jabatan. Ini area rawan korupsi. Sistem dan ketegasannya ada, tapi masih ada saja (yang korupsi)," pungkas dia. ***

Editor:
Akham Sophian